Shutdown Pemerintah AS Diprediksi Hingga Minggu Depan

Harianjogja.com, JOGJA—Kabar buruk datang dari Amerika Serikat. Penutupan sebagian layanan pemerintah AS (Government Shutdown) diperkirakan akan berlanjut hingga pekan depan, menyusul kebuntuan yang tak terpecahkan antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait rancangan pendanaan pemerintah federal.

Senat AS dijadwalkan kembali melakukan pemungutan suara keempat kalinya pada Jumat (3/10/2025) terhadap rancangan perbaikan anggaran yang didukung oleh Partai Republik pimpinan Donald Trump. Namun, peluang rancangan ini untuk lolos dinilai sangat kecil tanpa dukungan Partai Demokrat.

Sejak Rabu, banyak badan federal kehabisan dana, menyebabkan berbagai layanan publik lumpuh. Dengan tidak adanya rencana sidang lanjutan Senat pada akhir pekan, pemungutan suara hari Jumat ini diperkirakan menjadi upaya terakhir sebelum krisis pendanaan ini memasuki minggu kedua.

Kebuntuan politik di Kongres ini berakar pada tuntutan mendesak Partai Demokrat yang meminta perpanjangan subsidi perawatan kesehatan. Tanpa perpanjangan ini, jutaan warga AS berpenghasilan rendah terancam menghadapi lonjakan biaya kesehatan yang signifikan.

Partai Republik, yang menguasai Gedung Putih dan legislatif, belum menawarkan solusi untuk mengakomodasi tuntutan tersebut. Akibatnya, Partai Demokrat menolak memberikan suara dukungan, membuat pemerintah tetap kekurangan dana.

Di tengah situasi ini, pemerintahan Trump juga menunda publikasi laporan ketenagakerjaan penting, yang menambah ketidakpastian mengenai kondisi perekonomian AS yang sensitif terhadap indikator resmi.

Dampak langsung dari krisis pendanaan yang berkepanjangan ini sangat serius. Sekitar 750.000 pegawai federal berpotensi dirumahkan tanpa gaji.

Ancaman semakin diperparah oleh pernyataan Donald Trump yang mengisyaratkan bahwa status pegawai yang dirumahkan bisa diubah menjadi PHK permanen, yang juga akan berdampak pada pemangkasan tunjangan.

Laporan Politico menyebutkan Kepala Anggaran Trump, Russ Vought, berencana memberikan pengarahan kepada senator Republik pekan depan mengenai skenario ini, sementara Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, dikabarkan telah bertemu Trump untuk membahas PHK massal.

Meski pesimisme meluas, Partai Republik masih berharap pemungutan suara keempat dapat memengaruhi beberapa senator Demokrat moderat. Pemimpin Senat dari Partai Republik, John Thune, menyatakan kesiapan untuk negosiasi dengan Pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.