Aliansi Perempuan Indonesia Gelar Demo di Depan Gedung DPR, Ini Tuntutannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Aliansi Perempuan Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR untuk menyampaikan kegelisahan mereka atas kebijakan pemerintah serta mengutuk tindakan represif.

Para peserta aksi didominasi perempuan. Mereka berjumlah sekitar puluhan orang. Mereka menyampaikan sejumlah kegelisahan mereka terhadap tindakan aparat saat mengamankan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Sidang Etik Kasus Ojol Dilindas Rantis, Danyon Brimob Terancam Dipecat

"Kita akan menunjukkan bahwa rakyat tidak bisa ditindas. Aksi kali ini menyuarakan bahwa protes adalah hak bagi rakyat," kata salah satu orator bernama Eka di Jakarta, Rabu (3/9/2025)

Dalam orasinya, Eka juga menyampaikan sudah ada 10 korban meninggal dunia akibat tindakan represif aparat saat mengawal aksi demontrasi pada 25-31 Agustus 2025.

Untuk itu, massa meminta agar pemerintah segera menghentikan tindakan represif terhadap rakyat, terlebih mengingat unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi.

BACA JUGA: Unpas Bandung Tegaskan Mahasiswanya Bubarkan Diri Sebelum Terjadi Kericuhan

"Kita melihat bahwa sejak 25 Agustus, aksi yang dilakukan masyarakat begitu direspon represif aparat, dan ada 10 korban jiwa," ujar Eka.

Hingga berita ini diturunkan, puluhan massa tersebut masih berorasi sambil membentangkan poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan.

Selain membawa sapu lidi, mereka juga membentangkan poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan serta menyampaikan orasi.

Salah satu orator menyampaikan sapu lidi yang mereka bawa pada unjuk rasa tersebut merupakan simbol untuk menyapu seluruh penjahat demokrasi.

"Kita akan menyapu seluruh penjahat demokrasi. Kita akan menyapu segala bentuk kekerasan," kata orator tersebut.

Massa juga menyoroti sejumlah ketimpangan antara rakyat dan para pejabat, terutama dalam hal pendapatan, mengingat pendapatan rakyat saat ini rata-rata masih di bawah upah minimum regional (UMR), terutama kaum perempuan.

Sementara pendapatan anggota DPR, kata orator itu, rata-rata mencapai 32 kali lipat dari pendapatan rakyat, dan belum termasuk dengan tunjangan yang akan ditambahkan.

"Bagaimana upah DPR kita yang selisihnya sangat jauh dari apa yang didapatkan oleh rakyat-rakyat kita. Untuk itu, kita meminta segera hentikan menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi," seru orator tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara