Jukir Solo Tarik Tarif Parkir Rp5.000, Dishub Beri Sanksi Tegas
Dishub Solo memberi sanksi kepada jukir yang menarik tarif parkir Rp5.000 di atas ketentuan dan mencatut nama RT di Jalan Gajahmada.
Ahmad Muzani, Ketua MPR./Suara
Harianjogja.com, JAKARTA—Muncul isu perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia yang menjadi 8 tahun dalam satu periode. Isu tersebut pun dibantah Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.
Menurut Muzani, MPR tidak pernah membahas dan memikirkan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana isu yang sedang ramai diperbincangkan.
BACA JUGA: Ketua MPR RI Bertemu Sri Sultan HB X, Ini yang Dibahas
"Enggak ada pembahasan, enggak ada pemikiran. Di MPR enggak ada pandangan, pemikiran, enggak ada sama sekali," ungkapnya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).
Muzani menegaskan agar masyarakat tidak mengembangkan informasi yang memantik kegaduhan, salah satunya soal perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran kami saja enggak terpikir sama sekali," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Adies juga menegaskan tidak ada pembahasan terkait masa perpanjangan jabatan presiden. "Itu masih jauh. Jangan berandai-andai," jelasnya kepada wartawan.
Adies turut mempertanyakan asal informasi tersebut. Menurutnya masyarakat jangan melempar "bola panas" kepada presiden mengenai isu tersebut. "Waduh jangan begitu, kashian Pak Presiden. Biar beliau sibuk kerja," pungkas politisi Golkar tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Dishub Solo memberi sanksi kepada jukir yang menarik tarif parkir Rp5.000 di atas ketentuan dan mencatut nama RT di Jalan Gajahmada.
Nickelodeon rayakan Hari SpongeBob 14 Juli dengan event global, maraton episode, hingga konten baru di Roblox dan YouTube.
Survei tunjukkan kepercayaan publik ke Prabowo tembus 74%. Qodari tegaskan pemerintah tak berpuas diri dan tetap evaluasi kinerja.
Kemenhub siapkan 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional dan dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perpres ojol resmi terbit, potongan aplikasi maksimal 8 persen mulai Juli 2026, driver dapat perlindungan lebih kuat.
Pemerintah siapkan peluncuran GovTech Oktober 2026, integrasi 27 ribu aplikasi dan dukungan AI untuk layanan publik..