Tekan Biaya Transportasi Masyarakat, Kemenhub Pertimbangkan Subsidi Feeder

Harianjogja.com, JAKARTA -Kementerian Perhubungan tengah mempertimbangkan pemberian dana subsidi untuk angkutan pengumpan (feeder) agar masyarakat bisa lebih menekan pengeluaran biaya transportasi sehari-hari.

“Tadi, kita bahas bagaimana first mile (titik pertama) dan last mile (titik terakhir) itu yang membuat biaya (ongkos perjalanan masyarakat) tinggi, apakah karena kita subsidinya tidak ke feeder, itu kita bicarakan lebih lanjut," kata Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasalsaat ditemui di Jakarta, Jumat.

"Apakah feeder itu harus atau sudah waktunya untuk kita bicarakan, hingga biaya masyarakat bisa lebih murah," ujar dia menambahkan.

Belakangan ini, obrolan mengenai tingginya ongkos transportasi masyarakat yang commuting menggunakan transportasi umum dari rumah ke tempat kerja di wilayah Jakarta dan kota-kota penyangganya, ramai didiskusikan di ruang maya.

Berdasarkan analisa transportasi FAKTA Indonesia, Depok dan Bekasi, menjadi kota dengan biaya transportasi umum yang termahal di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), yakni di atas Rp1 juta per bulan.

Lebih lanjut, Risal mengatakan masih ada sejumlah tantangan untuk mewujudkan transportasi antarmoda yang terintegrasi dan murah bagi publik.

Beberapa di antaranya adalah aksesibilitas dan konektivitas, integrasi jaringan layanan, perencanaan tata ruang dan transportasi, sistem tarif dan pembiayaan, sistem informasi, hingga kelembagaan.

BACA JUGA: Legenda Real Madrid dan Barcelona Bakal Bertanding di Indonesia, Ini Jadwal dan Daftar Pemainnya

Untuk itu, Risal menilai pemerintah bertugas untuk dapat memberikan rekomendasi bagi masyarakat terkait opsi moda transportasi yang terintegrasi dapat berjalan dengan aman, nyaman dan terjangkau.

"Persoalannya bukan hanya menurunkan tarif (moda transportasi), tapi bagaimana (pemerintah juga bisa membantu) meningkatkan pendapatan, mendukung transportasi umum seamless tanpa hambatan dan gangguan," ujar Risal.

Sependapat, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan pemerintah harus memiliki kebijakan yang lebih suportif terhadap kebutuhan publik.

"Dari moda sudah cukup murah, sudah cukup fasilitas pendukungnya, seperti di Jakarta, itu sudah bagus. Tapi, di daerah, angkutan kotanya sudah banyak yang tidak ada. Jadi, ini harus diperhatikan," kata Djoko.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara