Bakom RI Tegaskan Pemerintah Lawan Segala Bentuk Tindakan Makar
Bakom RI menanggapi dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pemerintah menegaskan akan melawan tindakan makar.
Bendera Merah Putih - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah bakal menggelar upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 atau peringatan 8 dekade Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Hal ini dipastikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.
“Kalau informasi terakhir yang kami dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta," kata Hasan Nasbi dalam sesi konferensi pers di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Hasan menyebut bahwa tim kepanitiaan acara sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan PCO juga menjadi bagian di dalamnya.
Terkait dengan logo dan tema resmi peringatan HUT Ke-80 RI, Hasan mengatakan bahwa keduanya akan segera diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Menaikkan Daya Beli Masyarakat, Pemkab Gunungkidul Tambah Lokasi Pasar Murah
Ia belum menyebut tanggal pasti peluncuran, namun memastikan pengumuman akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi.
“Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja. Tapi, pasti dalam waktu dekat akan dilaunching oleh Presiden mengenai logo dan temanya,” katanya.
Perayaan HUT RI tahun ini yang akan digelar di Jakarta menandai delapan dekade kemerdekaan Indonesia pada tahun ini.
Hal ini berbeda dengan perayaan HUT Ke-79 RI tahun lalu yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bakom RI menanggapi dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pemerintah menegaskan akan melawan tindakan makar.
BPBD Gunungkidul menyebut musim hujan diperkirakan mulai Desember. Sebanyak 5.100 tangki air disiapkan untuk melanjutkan bantuan air bersih.
Apindo menyebut pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan lesunya permintaan ekspor menekan margin perusahaan serta membuat pengusaha menahan investasi.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.
BPBD Banyumas mencatat 84 dari 121 desa terdampak kekeringan menyatakan kebutuhan air bersih tercukupi. Distribusi bantuan masih berlanjut di wilayah lain.
Pemerintah menyiapkan stimulus Rp31 triliun pada akhir 2026, mulai dari pembukaan rekening, bantuan pangan, BSU, hingga diskon tiket Nataru.