Hilirisasi Pertanian Jadi Isu Penting dalam Revisi UU Pangan

Harianjogja.com, JAKARTA—Hilirisasi pertanian menjadi isu penting dalam membahas revisi Undang-Undang (UU) No.18/2012 tentang Pangan.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah, program hilirisasi ini akan memberi nilai tambah bagi produk pertanian nasional. Dalam program hilirisasi ini, hasil-hasil pertanian diolah menjadi produk pangan bernilai tinggi.

BACA JUGA: Jepang, Malaysia dan Filipina Krisis Beras, Kementerian Pertanian: Indonesia Surplus Tanpa Impor

"Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan banyak mendapat masukan dari akademisi kampus. Salah satu yang menjadi poin penting kami adalah bagaimana proses hilirisasi sektor pangan yang menjadi tolok ukur kita meningkatkan nilai tambah terhadap produk-produk pangan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/5/2025)

Menurut dia, ada banyak isu dalam merevisi UU Pangan ini. Mulai dari SDM pertanian, inovasi teknologi pertanian, penguatan kelembagaan, sampai akses pupuk bagi para petani.

"Dalam hal pemberdayaan SDM, di Indonesia ini banyak sekali lulusan pertanian yang nantinya bisa memberi transfer teknologi dan pengetahuan kepada para petani kita yang ada di lapangan, sehingga dari sisi inovasi teknologi juga ada peningkatan," katanya.

Sebelumnya, Ekonom senior Bayu Krishnamurti mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi hilirisasi pertanian dan pangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bayu menuturkan hilirisasi pertanian dan pangan mensyaratkan dua hal, yaitu dukungan dan peran swasta, dan huluisasi atau pertanian yang sesuai dengan karakter dari aktivitas hilir atau aktivitas industrial.

“Yang pertama adalah ini swasta yang akan berperan. Oleh sebab itu, akan dibutuhkan investasi dan kemudian tentunya efektivitas dari investasi itu dimana kita harapkan kelembagaan maupun infrastruktur mendukung sedemikian sehingga kalau pakai istilah ekonominya, i-core-nya untuk industri pangan itu bisa kondusif untuk mendorong hilirisasi,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan konsistensi mutu dan jumlah harus terjaga, didukung dengan biaya logistik yang harus relatif bersaing. Bayu berharap disamping swasembada pangan, hilirisasi pertanian dan pangan juga dapat diwujudkan secara optimal oleh pemerintahan saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara