Kemenpar Perketat Keselamatan Wisatawan di Kawasan Gunung Api
Kemenpar memperkuat keselamatan wisatawan di kawasan gunung api melalui pemetaan risiko, SOP, infrastruktur mitigasi, dan kompetensi pemandu.
Di Rakernas Golkar, Bahlil Sentil Ketua Komisi XI DPR RI Terkait Polemik LPG 3 Kg
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat berpidato dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Harianjogja.com, JAKARTA—Saat menyampaikan pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia "menyentil" Ketua Komisi XII DPR RI terkait polemik kebijakan LPG 3 kilogram.
Adapun Ketua Komisi XII DPR RI merupakan Bambang Patijaya selaku anggota dari Fraksi Partai Golkar DPR RI. Patijaya bertugas di komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
Bahlil mengibaratkan saat ini tengah menguji loyalitas anak buah. "Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini; hati-hati, Ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam," kata Bahlil, Sabtu (8/2/2025).
Dia pun tak menjelaskan secara rinci maksud pernyataannya tersebut. Namun dia mengatakan bahwa momentum tersebut jadi kesempatan bagi seorang "nakhoda" untuk menguji "anak buah kapal".
Di momen tersebut, menurut dia, ada "anak buah kapal" yang taat kepada tujuan "kapal" dan ada yang meloncat karena perahu sedang miring. Bahkan, kata dia, ada yang mendorong-dorong agar "kapal" segera terbalik.
"Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaallah, no problem. Nggak ada masalah, saya pikir," kata dia.
BACA JUGA: Pakar Usulkan Setiap RT Punya Satu Pangkalan LPG 3 Kg, Ini Tujuannya
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil mengatakan bahwa pengaturan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi yang sebelumnya melarang penjualan di tingkat pengecer, dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran kepada rakyat.
Menurut dia, hal itu juga merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto demi mengefisienkan penyaluran subsidi. Namun, dia pun meminta maaf kepada masyarakat karena mengeluarkan kebijakan yang tiba-tiba.
"Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Abdul Hamied Razak
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
