Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan penjelasan saat konferensi pers tentang perhitungan suara Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa (27/2/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pilkada Serentak 2024.
"Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?" kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
BACA JUGA: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub Jakarta, Staf Khusus Sebut Belum Ada Komunikasi
Dia menjelaskan caleg terpilih yang wajib mundur dari jabatannya adalah anggota DPR/DPD/DPRD untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota Pemilu 2019 dan kembali terpilih dalam Pemilu 2024.
"Maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki," jelasnya.
Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 penting untuk KPU mempersyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
BACA JUGA: Besok, Tumpukan Sampah di Selopamioro Dibersihkan, Pelaku Pembuang Masih Dikejar
Hasyim pun menegaskan frasa 'jika telah dilantik secara resmi menjadi'. Untuk itu, tidak ada aturan tentang pelantikan serentak bagi calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota.
Kemudian, tidak ada larangan untuk calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota untuk dilantik belakangan usai kalah dalam pilkada, misalnya.
"Sekali lagi yang wajib mundur adalah anggota," pungkas Hasyim
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : ANTARA
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Microsoft 365 mengalami gangguan global. BSSN mengeluarkan 8 langkah mitigasi dan imbauan keamanan untuk mencegah serangan phishing.
PNBP hingga Oktober 2026 mencapai Rp551,8 triliun atau 120% target APBN. Penertiban kawasan hutan menyumbang lebih dari Rp55 triliun.
Kebun Amarilis Patuk mulai bermekaran setelah terlambat akibat kemarau panjang. Hingga 1.000 pengunjung datang setiap hari.
Prabowo dijadwalkan bertemu pimpinan parpol membahas calon pengganti Gibran. Presiden memiliki waktu hingga 27 November 2026.
PKB menyebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ideal menjadi Wapres pengganti Gibran. Namun, partai belum membahas usulan secara formal.