Survei LSI: Publik Ogah Pilkada Dipilih DPRD

Harianjogja.com, JAKARTA—Mayoritas pemilih Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Temuan itu disampaikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA berdasarkan hasil survei terbaru.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan bahwa 67,1% pemilih Prabowo menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali terhadap mekanisme Pilkada tidak langsung. Hanya 29,9% yang menyatakan setuju, sementara 3% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

“Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, bukan melalui telepon atau media sosial. Kami menerjunkan tim surveyor langsung ke lapangan,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu.

Tidak hanya pemilih Prabowo, seluruh basis pemilih pada Pilpres 2024 juga menolak Pilkada dipilih DPRD. Sebanyak 60,9% pemilih Anies Baswedan dan 77,5% pemilih Ganjar Pranowo menyatakan penolakan.

“Siapa pun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” ujarnya.

Ardian menambahkan, tingginya penolakan terjadi karena sejak 2005 publik tumbuh dalam kultur pemilihan langsung. Banyak pemilih aktif saat ini bahkan tidak pernah mengalami pemilihan kepala daerah melalui lembaga perwakilan.

Publik, kata Ardian, menilai pemilihan langsung sebagai mekanisme paling wajar untuk menentukan pemimpin daerah, bukan melalui lobi politik di DPRD.

Survei LSI dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden pada 19–20 Oktober 2025. Ardian menyebut jumlah tersebut sudah mewakili populasi nasional, mengingat survei dengan ukuran serupa pada pemilu sebelumnya memiliki hasil yang hampir identik dengan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara