Megawati Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan penolakan partainya terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD. Sikap tersebut ditegaskan sebagai komitmen ideologis dan konstitusional dalam menjaga demokrasi pasca-Reformasi.

PDI Perjuangan secara konsisten menolak setiap upaya mengembalikan mekanisme Pilkada ke sistem pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politik setelah puluhan tahun berada dalam sentralisme kekuasaan.

Dalam pidatonya pada penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1), Presiden Kelima RI itu menilai Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat secara luas, memperkuat legitimasi kepala daerah, serta membuka kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal.

Megawati juga membantah anggapan bahwa Pilkada melalui DPRD dapat menekan biaya politik. Ia menegaskan mekanisme tersebut merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas pemerintahan daerah.

Lebih jauh, Megawati menyebut sikap PDI Perjuangan menolak Pilkada tidak langsung merupakan bagian dari upaya menjaga agar demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran. Reformasi, kata dia, bukan untuk dipatahkan secara perlahan, melainkan dijaga dan disempurnakan.

"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin, (12/1).

Presiden Kelima RI tersebut menuturkan bahwa PDI Perjuangan menganggap pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-Reformasi.

"Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan," ujarnya.

Megawati menjelaskan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Selain itu, ia membantah klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.

"Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah," ujarnya.

Menurut Megawati, langkah PDI Perjuangan yang konsisten menolak Pilkada melalui DPRD adalah bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur.

"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata. "Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat," tutur Megawati.