Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Dokumentasi Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Prabowo Subianto saat masa tenang Pilpres 2009 dengan memasak makanan favorit Megawati di Kebagusan, Jakarta, Selasa (7/7/2009). Foto/Khijul/ed/mes.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi tetap memberikan kursi menteri di luar partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Menurut Pakar Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, kursi menteri di luar KIM disiapkan untuk partai politik non koalisi untuk menjaga stabilitas dan tidak ada oposisi selama Prabowo-Gibran menjabat pemerintahan.
BACA JUGA: Pria di Solo Ajukan Uji Materi Kepemilikan SIM untuk Anak, Terinspirasi Kasus Ini
"Di luar yang koalisi itu paling disiapkan jatah menteri bagi partai non paslon 02 yang ingin bergabung," tuturnya di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).
Menurutnya lagi, partai politik yang bakal mendapatkan jatah menteri paling banyak adalah Partai Gerindra disusul Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). "Partai Golkar paling banyak kedua yang mendapatkan jatah menteri, mengingat Pileg kemarin Partai Golkar runner up," kata Adi.
Kendati demikian, sambung Adi, posisi jatah menteri tersebut bisa berubah tergantung dari situasi politik nanti. Menurutnya, pihak yang bisa menentukan siapa saja nama yang mendapatkan kursi menteri, hanya Prabowo Subianto.
"Itu kewenangannya Prabowo sebagai pihak Presiden Terpilih. Kita lihat saja nanti ya perkembangannya," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Golongan Karya atau Golkar menegaskan bahwa jumlah menteri di dalam pemerintahan anyar, merupakan hak prerogatif atau hak istimewa yang ditentukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo – Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan jumlah anggota dalam kabinet pun tidak bisa dibatasi. Sebab, sosok yang dipilih dalam kabinet memiliki peran penting bagi Presiden untuk menjalankan visi dan misinya.
“Bagian terpenting supaya visi misi itu bisa tercapai adalah jumlah kebutuhan anggota kabinet,” ujar Agus kepada wartawan saat buka bersama dengan media di Jakarta, dikutip Minggu (31/3/2024).
BACA JUGA: Merapi Dikabarkan Erupsi Besar pada 18 April, Faktanya Seperti Ini
Sementara itu, susunan kabinet calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini masih terus dibahas.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menyebutkan penyusunan kabinet calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih dalam tahap diskusi informal.
"Hanya diskusi-diskusi saja sedikit, rembuk-rembuk saja," kata Budiman saat ditemui di depan gerbang kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Rabu (10/4/2024) seperti dilansir Antara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Komnas HAM mendorong pengusutan tuntas kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Jogja. Polisi buka peluang tersangka bertambah.
Kemkomdigi memblokir 3,45 juta situs judi online sejak Oktober 2024. Perputaran dana judol 2025 tercatat Rp286 triliun.
Pratama Arhan memperkenalkan Inka Andestha sebagai kekasih barunya lewat unggahan romantis di Instagram usai resmi bercerai dari Azizah Salsha.
Sony resmi membawa PS5 Pro ke Indonesia mulai 20 Mei 2026 dengan harga Rp15,499 juta. Ini spesifikasi, fitur AI, dan peningkatannya.
Libur panjang mendongkrak wisata Bantul. Sebanyak 35.011 wisatawan berkunjung dengan retribusi mencapai Rp506,3 juta.