Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.655, BI Siaga Intervensi
Rupiah ditutup melemah ke Rp17.655 per dolar AS. BI siapkan intervensi agresif di pasar valas dan obligasi.
Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Susilo Bambang Yudhoyono di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, beberapa tahun lalu./Antara-Rosa Panggabean
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Demokrat tidak terima dengan survei Charta Politika yang menanyakan perbandingan kinerja ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat membandingkan dan menilai keberhasilan suatu pemerintahan itu memiliki dimensi yang luas. Oleh sebab itu, tak bisa hanya pendekatan kuantitatif seperti survei Charta Politika.
"Mesti juga dibarengi dengan pendekatan kualitatif yang memotret penilaian para opinion leader yang benar-benar kompeten pada sektor-sektor tersebut agar penilaian yang diperoleh relatif objektif," ujar Kamhar dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12/2022).
Hanya dengan begitu, lanjutnya, didapatkan gambaran yang lebih utuh serta objektif terhadap perbandingan pemerintahan era SBY dengan era Jokowi.
"Tak bisa sepotong-sepotong yang terbaca sesuai selera dan kepentingan saja," jelasnya.
Kamhar mengaku pihaknya menghargai temuan Charta Politika sebagai hasil survei. Meski demikian, temuan survei itu memerlukan penjelasan lebih lanjut sebab terkesan mudah dipermasalahkan.
"Bukan hanya persoalan etis atau tak etis membandingkan pemerintahan yang tengah berjalan dengan pemerintahan yang telah selesai namun juga tidak apple to apple," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, survei terbaru Charta Politika Indonesia yang dirilis pada Kamis (22/12/2022) menunjukkan lebih banyak publik yang merasa kinerja ekonomi era Presiden Jokowi lebih baik daripada era SBY.
Survei Charta Politika ini diselenggarakan pada 8 hingga 16 Desember 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin error kurang lebih 2,82 persen.
Banyak topik yang ditanyakan, salah satunya terkait perbandingan kinerja ekonomi era Presiden Jokowi dan SBY. Pertanyaan menjelaskan, kedua presiden tersebut sama-sama pernah mengalami tantangan ekonomi. SBY menghadapi krisis finansial 2008 dan Jokowi menghadapi pandemi Covid-19.
Hasilnya, sebanyak 47,5 persen responden memilih kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi lebih baik. Sedangkan, 40,4 persen responden memilih kinerja ekonomi pemerintahan SBY yang lebih baik. Sisanya, 12,2 persen tak menjawab atau tak tahu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Rupiah ditutup melemah ke Rp17.655 per dolar AS. BI siapkan intervensi agresif di pasar valas dan obligasi.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta perguruan tinggi mengintegrasikan sains, agama, dan Pancasila untuk mencetak SDM unggul.
Kredivo menghentikan sementara penagihan dan menonaktifkan debt collector usai dugaan pelanggaran penagihan di Purworejo.
Film dokumenter Jalan Pulih terkurasi di Djourno Fest 2026. Karya ini mengangkat perjuangan perempuan dengan disabilitas psikososial dan makna pemulihan.
Dewan Pendidikan DIY menyoroti dugaan ketidaksetaraan fasilitas belajar siswa non muslim di SMA Negeri dan meminta seluruh sekolah memenuhi hak belajar setara.
Destry Damayanti ditunjuk sebagai Gubernur sementara BI. LHKPN mencatat total harta kekayaannya mencapai lebih dari Rp100,236 miliar.