PPh Final UMKM Persen Kini Hanya untuk WP Pribadi dan Koperasi
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kanan) memeluk calon presiden yang diusung Nasdem pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Anies Baswedan (kedua kiri) saat Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan maju jadi capres untuk Pemilu 2024./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menyatakan NasDem melanggar etika politik karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Surya bahkan mengatakan jika benar Jokowi pernah menyebutkan NasDem melanggar etika maka dirinya akan langsung menemui orang nomor satu di Indonesia tersebut untuk meminta keterangan.
“Enggak pernah saya dengar itu dari presiden, NasDem melanggar etika. Kalau presiden mengatakan NasDem jelas melanggar etika, saya pasti akan datang, akan ketemu, saya tanya apa yang melanggar etika,” jelas Surya kepada awak media di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Dia juga mengaku tak tahu jika ada pihak yang mengatakan NasDem melanggar etika karena mendeklarasikan Anies. Meski begitu, Surya yakin Jokowi bukan pihak yang menyatakan itu.
“Siapa itu kelompok mana yang ngomong-ngomong, saya enggak tahu itu, tapi yang jelas bukan seorang Jokowi yang saya kenal ya,” ungkapnya.
Selain itu, Surya merasa Jokowi tak akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. “Saya belum terlalu yakin itu [reshuffle kabinet],” ucapnya.
BACA JUGA: DIY Bakal Peroleh Alokasi Penawar Gagal Ginjal Akut dari Jepang dan AS, Kapan?
Meski begitu, dia menggarisbawahi bahwa terkait reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Oleh sebab itu, dia mengatakan akan menghormati hak Jokowi.
“Kalau misalnya dianggap, ‘ah NasDem ini enggak ada gunanya lagi ini’, saya suruh pinggir saja. Artinya kita akan menghormati itu,” jelas Surya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti deklarasi Anies sebagai capres NasDem. Dia tak suka dengan pernyataan politisi senior NasDem Zulfan Lindan yang mengatakan Anies sebagai antitesis Jokowi. Pernyataan tersebut, menurut Hasto, hanya membuat persoalan baru kepada tata pemerintahan.
Hasto menjelaskan, saat ini ada beberapa menteri Jokowi berasal dari NasDem. Apalagi, lanjutnya, orang nomor satu di Indonesia akan selalu membicarakan permasalahan bangsa kepada para menteri.
Dia khawatir, berbagai pembicaraan terkait masa depan bangsa tersebut malah akan bocor ke kuping Anies, yang dianggap sebagai antitesis Jokowi.
“Yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesa-nya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius,” ujar Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
Jadwal SIM Keliling Jogja Agustus 2026 lengkap dengan lokasi, syarat, biaya perpanjangan SIM, dan layanan Drive Thru MPP Kota Jogja.
Cakupan UHC Bantul turun tipis menjadi 98,67 persen pada Juli 2026. Dinkes memastikan angka tersebut masih di atas target minimal 98 persen dengan dukungan angg
Belanja pegawai Pemkot Jogja masih 35,7 persen dari APBD 2026. BPKAD menekan anggaran melalui pembatasan rekrutmen ASN dan memanfaatkan tingginya angka pensiun
Warga Kalidadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul harus menyedot air dari Sendang Wonosari saat kemarau. Sumur mengering dan jaringan air bersih belum menjangkau.
Pemkab Bantul menyiapkan strategi memenuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027 dengan meningkatkan PAD, menerapkan zero minus growth ASN, dan mem