Parliamentary Threshold Masih Terus Dibahas, Bahlil Nilai 5% Angka Ideal
Bahlil Lahadalia menyebut parliamentary threshold ideal berada di angka 5%, meski pembahasan lintas partai belum menghasilkan keputusan final.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry (kiri) dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi saat lawatannya ke Bali, Indonesia untuk menghadiri pertemuan G20.
Dikutip melalui akun Twitter @mfa_russia, terlihat kedua menteri tengah bersalaman di mana Lavrov mengenakan dasi dengan warna yang seragam dengan kemeja birunya bersama jas hitam dan pin kenegaraan yang menempel di dada.
Sedangkan Retno mengenakan kemeja putih dengan pin kenegaraan yang menempel di dada.
“Di sela-sela pertemuan Menlu G20, Menlu Rusia Sergey Lavrov melakukan pembicaraan dengan Menlu RI,” tulis akun Twitter @mfa_russia, Jumat (8/7/2022).
BACA JUGA: Tiga Paguyuban Warga Meminta Maaf Atas Kerusuhan Babarsari
Namun ada yang menarik saat pertemuan G20 Foreign Minister's Meeting dilakukan Jumat (8/7/2022). Ketika mendatangi veneu dan bersalaman dengan Menlu RI Retno Marsudi teriakkan seorang pria sempat memecahkan konsentrasinya.
"Why did you start the war (mengapa kamu memulai perang)," ujar suara pria yang terdengar berteriak sebanyak kali.
Sontak, Lavrov yang awalnya berbincang sedikit dengan Retno terlihat sedikit menoleh ke arah suara. Namun, dia langsung menuju ruang meeting sesuai arahan Retno.
Sekadar informasi, Menlu Retno Marsudi secara resmi membuka pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota G20 atau Foreign Ministers' Meeting (FMM G20 Bali) di Hotel Mulia, Bali, Jumat, 8 Juli 2022.
FMM G20 Bali dihadiri semua delegasi negara anggota, kecuali Menteri Luar Negeri Liz Truss yang sudah pulang ke London paska-Perdana Menteri Boris Johnson Mundur. Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi.
Pertemuan G20 di Bali ini, menjadi yang pertama kalinya bagi para menteri luar negeri anggota G20 serta beberapa pejabat ekonomi top dunia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sejak Rusia menyerang Ukraina.
Dalam pidatonya, Retno menyoroti pentingnya multilateralisme dan tantangan krisis global.
"Pandemi belum berakhir, tetapi kita sudah dihadapkan dengan krisis lain, perang di Ukraina. Efek riaknya dirasakan secara global pada sektor pangan, energi, dan ruang fiskal. Seperti biasa, negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah paling terkena dampak," katanya.
Retno mencatat, pertumbuhan global diproyeksikan melambat menjadi 2,9 persen pada 2022. Sementara inflasi dapat mencapai hingga 8,7 persen untuk negara-negara berkembang.
Dalam pidatonya, Retno mengingatkan pentingnya peran multilareralisme dalam menyelesaikan krisis global. Dia juga menyerukan agar G20 tidak gagal mencari upaya perdamaian.
"Jadi, adalah tanggung jawab kita untuk mengakhiri perang secepatnya dan menyelesaikan perbedaan kita di meja perundingan, bukan di medan perang," kata Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Bahlil Lahadalia menyebut parliamentary threshold ideal berada di angka 5%, meski pembahasan lintas partai belum menghasilkan keputusan final.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.
Jadwal PSIM Jogja vs Persija pada 10 Oktober 2026 dimajukan ke pukul 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung karena pertimbangan keamanan.
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR soal presidential threshold dalam revisi UU Pemilu sebelum menentukan sikap terkait aturan pencalonan presiden.