Sleman Siap Terapkan UU Penyesuaian Pidana, Perda Tak Perlu Direvisi
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.
Ilustrasi. /Antara
Harianjogja.com, BANTUL-Jumlah pelanggaran reklame dan spanduk di Bantul kian membengkak pasca Lebaran. Dalam dua pekan puluhan spanduk dan reklame terus diamankan.
Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta menjelaskan menyusul banyaknya pelanggaran reklame pekan ini diadakan forum diskusi antar OPD perihal tata kelola reklame. Ada tiga poin yang dibahas dalam menangani problem reklame ini, meliputi izin, pajak dan tata pemasangan.
"Akan menjadi sinergitas dari pada tim, supaya nanti baik dari sisi ketaatan atas kepatuhan pajak, kemudian ketaatan dalam proses berizinan, ketaatan dalam tata etikanya pemasangan di tempat area publik, itu menjadi hal yang disinkronkan," terang Yulius pada Jumat (20/5/2022).
Dari forum tersebut, Yulius mengungkapkan kemungkinan bakal dilakukan sosialisasi kepada pengusaha reklame. Diharapkan ketika nanti tim bergerak menyisir spanduk dan reklame di lapangan, para pengusaha reklame sudah taat dan berkontribusi dalam pajak.
"Intinya berkaitan dengan tata kelola kembali mengenai keberadaan reklame-reklame yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Terutama mengenai dinamika terkait bentuk-bentuk ketidaktaatan atas keberadaan reklame," tandasnya.
Dari operasi penertiban reklame yang digelar pekan ini, Yulius menyebutkan sekitar 40 reklame kembali dicopot Satpol PP karena melanggar sejumlah aturan. Bila dikalkulasi dengan hasil spanduk yang diamankan pada pekan lalu, setidaknya ada 80 spanduk yang sudah diamankan Satpol PP.
Pemasangan spanduk melintang menjadi salah satu jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan. "Penertiban terutama spanduk dan rontek, spanduk-spanduk yang melintang di jalan," ujarnya.
"Kemudian rontek-rontek itu yang di pinggir jalan tetapi penempatannya menyalahi dari pada ketentuan, seperti misalnya di pohon-pohon mungkin juga di beberapa rambu-rambu atau alat pengatur lalu lintas. Sehingga itu memang keberadaannya menjadi mengganggu. Itu yang kita prioritaskan untuk kita tertibkan," tegasnya.
Pemetaan keberadaan spanduk pelanggar masih terus dilakukan utamanya di jalan-jalan utama. Setelah itu, jalan-jalan sub protokol utama jalan Bantul juga kemungkinan bakal disasar Yulius dalam operasi spanduk ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.
Pemkab Klaten luncurkan beasiswa kuliah Rp1 miliar. Bupati Hamenang pastikan akses pendidikan merata bagi warga kurang mampu.
Jadwal KRL Jogja–Solo Kamis 2 Juli 2026 lengkap semua stasiun. Tarif Rp8.000, cek jam keberangkatan terbaru di sini.
Inflasi DIY Juni 2026 naik 0,37% dipicu BBM. BI DIY pastikan tetap terkendali dalam target nasional 2,5±1%.
Jadwal KRL Solo–Jogja Kamis 2 Juli 2026 lengkap semua stasiun. Tarif Rp8.000, cek jam keberangkatan terbaru di sini.
Anggaran droping air Gunungkidul dipangkas jadi Rp346,5 juta. BPBD pastikan tetap aman dengan dukungan dana BTT.