PSI Resmi Berikan Rekomendasi Mangkunegara X Maju Cawalkot Solo, Ini Profilnya
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi merekomendasikan Mangkunegara X (MN X), yang akrab disapa Gusti Bhre, untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kedatangan Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bergabung ke koalisi pemerintah. Hal itu dinilai menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia karena akan berdampak pada kinerja DPR yang disebut kian lemah daya tawarnya di hadapan pemerintah.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menjelaskan menjelaskan bergabungnya PAN itu membuat kursi parpol koalisi pemerintah di parlemen bertambah secara signifikan.
Tambahan 44 kursi PAN pada koalisi parpol pendukung pemerintah menjadikan kursi koalisi seluruhnya berjumlah 471 kursi. Sebaliknya, jelas Lucius, kursi oposisi menciut hingga tersisa 104 kursi saja. Dengan kata lain, kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen.
Di satu sisi, jelas dia, kekuatan koalisi yang dominan memang merupakan satu misi sistem presidensial. Namun di sisi lain, dia menilai kewenangan check and balances parlemen berpotensi kian kabur ketika koalisi parpol dibangun sekedar untuk menikmati kekuasaan.
Alhasil, Lucius menilai kondisi tersebut membuat DPR yang didominasi koalisi akan cenderung mendukung kebijakan pemerintah.
"Maka apa saja yang diajukan Pemerintah nyaris tak terhambat untuk diwujudnyatakan berkat kekuatan besar koalisi di DPR. Ini bahaya serius bagi demokrasi kita. DPR yang mestinya menjadi perwujudan kekuatan penyeimbang akan menjadi kekuatan pendukung pemerintah saja," tegasnya kepada Bisnis, Kamis (26/8/2021).
Dampaknya, kata Lucius, akan terlihat pada kinerja DPR yang tak akan banyak berubah menjadi lebih baik. Dia menilai DPR hanya akan menunggu apa kebijakan Pemerintah yang memerlukan persetujuan mereka.
"Jadi bersama dengan dominannya koalisi di parlemen, DPR sendiri akan semakin lemah posisi tawarnya di hadapan pemerintah. Pemerintah menjadi kian mudah menentukan arah kebjjakan tanpa kehadiran pikiran kritis dari parlemen kekuatan Demokrat dan PKS sebagai oposisi mungkin akan mengganggu suasana, tetapi tak akan mampu merubah keputusan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi merekomendasikan Mangkunegara X (MN X), yang akrab disapa Gusti Bhre, untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.