Ini Rekomendasi Website Translator Terbaik 2026: Google Translate hingga DeepL
Simak rekomendasi website translator terbaik 2026, mulai Google Translate, DeepL, Microsoft Translator hingga layanan AI berbayar.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana perkawinan anak yang diangkat salah satu youtuber di media sosial harus ditanggapi balik dengan kontrawacana untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto.
"Kalau tidak direspons balik, bisa jadi akan semakin banyak dibagikan oleh orang-orang yang mendukung perkawinan anak," kata Susanto dalam taklimat media secara daring yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipantau di Jakarta, Rabu (20/5/2020) dikutip dari Antara--jaringan Harianjogja.com.
Susanto mengatakan praktik perkawinan anak yang dilakukan oleh seorang youtuber yang memiliki penggemar cukup banyak tersebut bisa berdampak buruk terhadap anak-anak yang rentan meniru tindakan tersebut.
Apalagi, data pengguna internet di Indonesia menunjukkan pengguna terbesar adalah usia 15 tahun hingga 19 tahun.
"Bila praktik perkawinan anak yang dilakukan youtuber itu terus menjadi viral dan ditangkap anak-anak tanpa ada perspektif pembanding, kita khawatirkan bisa menginspirasi anak-anak disadari atau tidak," tuturnya.
Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah usia perkawinan paling rendah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Susanto menilai belum tentu efektif mencegah perkawinan anak.
"Norma perundang-undangan hanya salah satu dari sekian faktor mengapa masyarakat bisa mengubah perilakunya. Undang-Undang tersebut harus diiringi dengan kebijakan lain, misalnya kebijakan pendidikan yang memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan pendidikan 12 tahun," katanya.
Menurut Susanto, salah satu faktor penyebab perkawinan anak adalah anak putus sekolah karena tidak memiliki biaya sehingga akhirnya memilih untuk menikah.
"Kami mengapresiasi pemerintah-pemerintah daerah yang sudah menggratiskan sekolah sampai sekolah menengah. Itu merupakan salah satu upaya nyata untuk mencegah perkawinan anak," katanya.
Susanto menjadi salah satu narasumber dalam taklimat media yang diadakan secara daring oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selain Susanto, narasumber lainnya adalah Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin, psikolog dan pemerhati keluarga Alissa Wahid, pemerhati media Roy Thaniago dan Ketua Forum Anak Nasional 2019-2021 Tristania Faisa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Simak rekomendasi website translator terbaik 2026, mulai Google Translate, DeepL, Microsoft Translator hingga layanan AI berbayar.
Dua atlet menembak dan dua pelatih asal Gunungkidul siap bertanding di Asian Games Jepang. Pemkab janjikan penghargaan bagi yang berprestasi.
Hampir 12 tahun Peridot Coffee and Eatery Klaten bertahan mengikuti perubahan tren kopi, dari mesin espresso hingga konsep slowbar.
PSEL Bogor Raya 1 senilai sekitar Rp2,8 triliun diminta akuntabel dan diproyeksikan mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun.
Badan Gizi Nasional terima anggaran indikatif Rp240,20 triliun untuk 2027. Sebanyak 97 persen dialokasikan langsung untuk program Makan Bergizi Gratis.
KA Ijen Ekspres tertemper mobil di perlintasan sebidang Jember. Pengemudi meninggal dunia, KAI Daop 9 imbau warga patuhi rambu lalu lintas.