Pekerja Lebih Sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan Jogja Perkuat Kolaborasi
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta mendorong kolaborasi dengan perusahaan melalui program MLT Perumahan, SERTAKAN, dan Jamsostek Award guna meningkatkan perlindung
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). /Antarafoto
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/10/2019), hingga saat ini belum ada menteri Kabinet Indonesia Maju jilid II Periode 2019 - 2024 yang melaporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sampai hari ini kalau untuk menteri kabinet yang baru saya tadi update memang belum ada yang menyerahkan laporan LHKPN," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019).
Meski begitu, Yuyuk menyebut para menteri Jokowi - Maruf masih memiliki waktu sekitar tiga bulan setelah dilantik untuk lapor LHKPN ke KPK.
"Sejak dilantik, tiga bulan jadi kami masih menunggu karena memang masih ada waktu," ungkap Yuyuk.
Selain menteri wajah baru, Yuyuk menyebut sejumlah menteri dari wajah lama juga belum ada yang memperbarui LHKPN ke KPK.
"Memang belum ada perubahan dari yang sebelumnya. Jadi yang sudah menyerahkan yang ada di kabinet lalu tetap, yang baru belum ada," tutup Yuyuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta mendorong kolaborasi dengan perusahaan melalui program MLT Perumahan, SERTAKAN, dan Jamsostek Award guna meningkatkan perlindung
Pasar modal Indonesia genap 49 tahun sejak diaktifkan kembali pada 1977. Sejarahnya ternyata telah dimulai sejak era kolonial Belanda.
Meta dikenai denda tambahan US$567 juta oleh pengadilan New Mexico terkait dampak platformnya terhadap anak dan remaja.
Bareskrim menyatakan dua berkas kasus PT Dana Syariah Indonesia P21. Polisi telah menyita aset senilai sekitar Rp425 miliar.
ETF emas ditargetkan mulai diperdagangkan di BEI pada 10 Agustus 2026. Simak cara beli, keuntungan, risiko, dan perbedaannya dengan emas fisik.
BMKG menyebut monsun Australia memicu gelombang hingga 6 meter di sejumlah perairan NTB pada 8-9 Agustus 2026.