B50 Diklaim Perkuat Swasembada Energi dan Kurangi Impor Solar
Wamentan Sudaryono menyebut program biodiesel B50 mempercepat swasembada energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor solar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). ANTARA/Fathur Rochman\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Istana Kepresidenan menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Kepastian tersebut disampaikan di tengah proses evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja para menteri yang terus dilakukan secara berkala.
Evaluasi terhadap jajaran kabinet disebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan proses monitoring dan evaluasi terhadap kementerian tidak selalu berujung pada perombakan kabinet. Menurut dia, Presiden memiliki mekanisme dan parameter tersendiri dalam menilai pelaksanaan tugas para menteri.
"Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya 'reshuffle'," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, Presiden secara rutin melakukan koordinasi, pemantauan, dan memberikan masukan kepada jajaran kabinet sebagai bagian dari proses evaluasi. Penilaian tidak hanya didasarkan pada capaian kinerja kementerian, tetapi juga mencakup aspek komunikasi publik yang dilakukan oleh para menteri.
Apabila terdapat penyampaian informasi kepada masyarakat yang dinilai kurang tepat, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki. Dengan demikian, proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas kementerian.
Menurut Prasetyo, monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap kementerian mampu menjalankan program pemerintah secara benar dan cepat, didukung tata kelola yang baik, serta memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
"Tidak ada 'reshuffle' lagi, belum ada 'reshuffle', belum," katanya saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan perombakan kabinet.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses evaluasi yang dilakukan Presiden tidak dapat langsung dimaknai sebagai sinyal akan adanya pergantian menteri dalam waktu dekat.
Sebagai konteks, Presiden Prabowo terakhir kali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada akhir April 2026. Perombakan tersebut menjadi yang kelima sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pada reshuffle tersebut, Presiden melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol. Dalam kesempatan yang sama, Hanif Faisol dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain itu, Presiden juga melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2021–2023 Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Qodari. Muhammad Qodari pada saat yang sama dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Hingga saat ini, Istana memastikan evaluasi terhadap kinerja kabinet akan tetap berjalan sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program pemerintah. Namun, proses tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan rencana reshuffle sehingga publik diminta tidak langsung mengaitkan evaluasi rutin dengan kemungkinan adanya perombakan Kabinet Merah Putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Wamentan Sudaryono menyebut program biodiesel B50 mempercepat swasembada energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor solar.
DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah yang kekurangan murid. Lokasi sekolah hingga stigma sekolah favorit menjadi sorotan.
Penelitian terbaru mengungkap bahwa menguap membantu mengatur cairan otak, menjaga suhu tubuh, hingga mendukung pembuangan limbah metabolisme.
Pemerintah masih mengkaji lokasi PFII. Bali menjadi salah satu opsi, termasuk kawasan KEK yang statusnya dapat diubah jika diperlukan.
Program kompor listrik gratis untuk rumah tangga masuk RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pengurangan subsidi energi dan impor LPG.
Target PAD retribusi parkir Kulonprogo naik menjadi Rp1,187 miliar pada 2026. Dishub optimistis tercapai dengan sistem kontrak pengelolaan parkir.