Dody Hanggodo Tanggapi Isu Reshuffle, Sebut Hak Prerogatif Presiden

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi dengan santai isu yang menyebut dirinya akan dicopot dari Kabinet Merah Putih dalam perombakan atau reshuffle yang disebut-sebut berlangsung pada Agustus 2026. Dody menegaskan penentuan susunan kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026), Dody memilih merespons isu tersebut dengan nada bercanda.

"Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun," kata Dody sembari tertawa.

Bantah Pemanggilan Presiden Terkait Reshuffle

Dody mengakui dirinya cukup sering dipanggil menghadap Presiden Prabowo. Namun, ia memastikan pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan evaluasi jabatan maupun isu reshuffle kabinet.

"Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah," kata Dody.

Ia juga membantah kabar yang mengaitkan pemanggilan tersebut dengan dinamika internal di Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk isu mutasi besar-besaran yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.

"Enggak, enggak ada," ujar Dody.

Istana Bantah Isu Reshuffle Agustus

Di sisi lain, Istana Kepresidenan turut membantah kabar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Agustus mendatang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku heran isu tersebut kembali mencuat menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Isu reshuffle? Kok ada isu reshuffle lagi?" kata Prasetyo.

Pernyataan Dody Hanggodo maupun Prasetyo Hadi sama-sama menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi mengenai perombakan kabinet. Pemerintah juga kembali mengingatkan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

Dody Hanggodo merupakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Mojokerto, 7 Februari 1966 ini memiliki latar belakang akademis di bidang Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) serta meraih gelar Master of Petroleum Engineering dari University of Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat.

Sebelum memimpin kementerian yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemerataan infrastruktur nasional ini, Dody dikenal luas sebagai pengusaha dan profesional senior dengan rekam jejak panjang di industri energi, pertambangan, perbankan, hingga konsultansi bisnis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis