Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Presiden Joko Widodo. /ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari]
Harianjogja.com, JAKARTA- Desakan masyarakat agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK masih bergulir hinggsa sekarang.
Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau buka suara soal rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Saat ditanya awak media, Jokowi tampak berjalan dan meninggalkan awak media.
"Pak soal Perppu KPK bagaimana?, Pak Perppu KPK?" tanya awak media di Istana Merdeka, Senin (14/10/2019).
Mulanya, Jokowi menjelaskan pertemuan antara dirinya dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Ia mengakui pertemuannya juga membahas soal merapatnya PAN ke koalisi pemerintah periode kedua dan soal tantangan Indonesia kedepan yakni masalah geopolitik hingga geo ekonomi.
"Sekarang ini tantangan eksternal ekonomi, pelambatan ekonomi dunia yang semua negara sudah merasakan. Hal hal seperti itu perlu dibicarakan dengan ketua umum, sehingga kita memiliki visi yang sama, bagaimana menghadapi, kita tau apa yang harus kita kerjakan," tutur Jokowi.
Setelah menjawab pertanyaan soal pertemuannya dengan Zulkifli, Jokowi langsung mengakhiri sesi wawancara dengan awak media.
Ia pun langsung masuk berjalan ke dalam Istana dan tak sempat menjawab pertanyaan awak media terkait Perppu KPK.
Hal yang sama dikatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditanya soal penerbitan Perppu KPK.
"Enggak tahu saya," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan.
Staf Khusus Presiden Adita Irawati saat dikonfirmasi soal Perppu KPK, menuturkan Presiden Jokowi masih mendengarkan masukan dari banyak pihak soal Perppu KPK.
Hal ini menyusul sejumlah mahasiwa yang mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK pada hari ini
Adita menambahkan, Jokowi masih memerlukan waktu untuk memutuskan soal Perppu KPK.
"Perppu KPK ini kan Presiden mendengarkan masukan banyak pihak. Kemudian banyak yang bertanya ini mahasiswa memberi tuntunan deadline hari ini, ya beliau kan mendengarkannya dari berbagai pihak," tutur Adita.
"Juga mempelajari lagi salinan yang dari DPR. Jadi mungkin masih merlukan waktu. Nanti kita liat aja perkembangan. Saya sih kok sepertinya tidak hari ini ya, sepertinya," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Polda Sumut menyita 244 kg sabu dari tiga kasus berbeda di Asahan, Aceh Timur, dan Langkat. Sebanyak sembilan tersangka diamankan.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta warga mewaspadai kebakaran di permukiman padat, terutama saat cuaca panas berkepanjangan.
Polresta Jogja menyatakan dugaan pungli dan pemerasan terhadap Bolosego di Alkid tak memenuhi unsur pidana setelah memeriksa 17 orang.
BGN menemukan yayasan meminta setoran per ompreng kepada mitra MBG. Sudaryono menyebut praktik tersebut bermula dari kepemimpinan sebelumnya.
Kulonprogo mengintegrasikan data pernikahan dan adminduk melalui Kado Nikah serta Bela Akta Pro untuk mempercepat layanan dokumen warga.