Bahlil Siapkan Skema Dana Bioetanol, E10 Dimulai pada 2027
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bioetanol untuk mendukung penerapan E10 pada 2027 tanpa membebani konsumen dan tetap menguntungkan petani.
Presiden Joko Widodo. /ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari]
Harianjogja.com, JAKARTA- Desakan masyarakat agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK masih bergulir hinggsa sekarang.
Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau buka suara soal rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Saat ditanya awak media, Jokowi tampak berjalan dan meninggalkan awak media.
"Pak soal Perppu KPK bagaimana?, Pak Perppu KPK?" tanya awak media di Istana Merdeka, Senin (14/10/2019).
Mulanya, Jokowi menjelaskan pertemuan antara dirinya dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Ia mengakui pertemuannya juga membahas soal merapatnya PAN ke koalisi pemerintah periode kedua dan soal tantangan Indonesia kedepan yakni masalah geopolitik hingga geo ekonomi.
"Sekarang ini tantangan eksternal ekonomi, pelambatan ekonomi dunia yang semua negara sudah merasakan. Hal hal seperti itu perlu dibicarakan dengan ketua umum, sehingga kita memiliki visi yang sama, bagaimana menghadapi, kita tau apa yang harus kita kerjakan," tutur Jokowi.
Setelah menjawab pertanyaan soal pertemuannya dengan Zulkifli, Jokowi langsung mengakhiri sesi wawancara dengan awak media.
Ia pun langsung masuk berjalan ke dalam Istana dan tak sempat menjawab pertanyaan awak media terkait Perppu KPK.
Hal yang sama dikatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditanya soal penerbitan Perppu KPK.
"Enggak tahu saya," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan.
Staf Khusus Presiden Adita Irawati saat dikonfirmasi soal Perppu KPK, menuturkan Presiden Jokowi masih mendengarkan masukan dari banyak pihak soal Perppu KPK.
Hal ini menyusul sejumlah mahasiwa yang mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK pada hari ini
Adita menambahkan, Jokowi masih memerlukan waktu untuk memutuskan soal Perppu KPK.
"Perppu KPK ini kan Presiden mendengarkan masukan banyak pihak. Kemudian banyak yang bertanya ini mahasiswa memberi tuntunan deadline hari ini, ya beliau kan mendengarkannya dari berbagai pihak," tutur Adita.
"Juga mempelajari lagi salinan yang dari DPR. Jadi mungkin masih merlukan waktu. Nanti kita liat aja perkembangan. Saya sih kok sepertinya tidak hari ini ya, sepertinya," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bioetanol untuk mendukung penerapan E10 pada 2027 tanpa membebani konsumen dan tetap menguntungkan petani.
Gempa M7,7 yang berpusat di Nagekeo dirasakan di Kota Bima. Satu rumah rusak sedang, Gudang Bulog dan plafon masjid juga terdampak.
IMI menghentikan sementara drag race di lintasan non-permanen seperti jalan raya dan kompleks perumahan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 68 foto jurnalistik ANTARA dipamerkan di Titik Nol Kilometer Jogja pada 14-21 Agustus untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI.
Pemerintah menargetkan pembiayaan RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun, turun 8,6% dari outlook 2026 yang mencapai Rp734,3 triliun.
Imigrasi Parepare mendeportasi WN Malaysia yang overstay 101 hari melalui jalur laut dari Parepare-Nunukan menuju Tawau.