BEI Lanjutkan Reformasi Usai FTSE Coret 14 Saham Indonesia
BEI melanjutkan reformasi pasar modal setelah FTSE Russell mengeluarkan 14 saham RI dari daftar HSC dan mempertahankan status Indonesia di emerging market.
Presiden Joko Widodo. /ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari]
Harianjogja.com, JAKARTA- Jokowi diingatkan agar tak bernasib sama seperti Soeharto.
Mantan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Mochtar Pabotinggi mengusulkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah cepat untuk meredam gejolak di Tanah Air. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait KPK.
Menurut Mochtar, apabila Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK karena lebih mendengar suara dari petinggi partai politik pengusungnya maka dikhawatirkan bakal bernasib seperti Soeharto.
"Apakah beliau mau dicatat dengan tinta emas? atau tidak. Nah, ini sama dengan pak Harto. Pak Harto tuh banyak sekali pembangunan yang dilakukannya. Tapi, karena korupsi meraja lela dan dia biarkan semuanya jadi hilang musnah," kata Mochtar dalam diskusi bertemakan \'Mengapa Perppu KPK Perlu ?\' di Galeri Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).
"Tidak ada artinya itu. Akan terjadi hal yang sama pada pak Jokowi (dengan Soeharto) kalau dia melemahkan KPK," Mochtar menambahkan.
Menurutnya, masyarakat banyak menilai upaya pemerintah dan DPR merevisi UU KPK bakalmelemahkan lembaga antirasuah. Untuk itu tidak heran jika banyak yang menyebut pemerintahan Jokowi saat ini sama seperti dengan zaman orde baru.
"Pak Jokowi harus melihat dimana bermukim dalam barisan? orde baru atau barisan reformasi. Barisan orde baru banyak bercokol di parlemen kita akui saja. Itulah barisan yang tidak punya prinsip tidak punya ideologi. Rata-rata bajing loncat kapanpun bisa loncat. Nggak ada prinsip," kata Mochtar.
Lebih anjut, ia menilai kalau Jokowi berani dan dengan tegas menyatakan menolak Perppu maka politikus di partai pendukungnya yang sebelumnya menolak akan kembali mendukung pemerintah karena dinilai sudah mendengar suara orang banyak.
"Coba kalau pak Jokowi hari ini atau besok keluarkan perppu, maka semua yang nolak Perppu itu akan balik lagi pada Jokowi, karena memang mereka adalah bajing loncat tidak ada prinsip. Jadi ini yang harus disadari oleh pak Jokowi untuk tidak usah takut mengenai itu," jelas Mochtar.
Ia kemudian mengingatkan Jokowi kalau lembaga antirasuah lahir dari hasil lahirnya reformasi. Sehingga jika KPK dilemahkan dengan adanya revisi UU KPK yang sudah disahkan itu maka reformasi sendiri sudah habis.
"Yang terakhir KPK itu intinya reformasi, kalau dihilangkan KPK itu ya bubar reformasi habis. Artinya tidak ada bedanya dengan orde baru," tutup Mochtar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BEI melanjutkan reformasi pasar modal setelah FTSE Russell mengeluarkan 14 saham RI dari daftar HSC dan mempertahankan status Indonesia di emerging market.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo 18 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Cek jam keberangkatan dari Jogja dan Kutoarjo.
Perbanas menjuarai Campus League Futsal Jabodetabek 2026 setelah mengalahkan Gunadarma 1-0. Sejumlah tim putra dan putri melaju ke The Nationals di Jogja.
Jolin Angelia dan 12 wakil Indonesia lainnya memenangi laga pembuka Polytron Yogyakarta International Challenge (PYIC) 2026 di GOR Amongrogo.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 18 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja Rabu 18 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak waktu keberangkatan di 13 stasiun.