KPK Periksa 4 Saksi, Dalami Dugaan Uang untuk Reza Maghribi
KPK mendalami dugaan pemberian pihak swasta kepada Reza Maullana Maghribi, tersangka kasus suap proyek DJKA Kemenhub.
Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA- Konflik masih berlangsung di ujung timur Indonesia, Papua. Pemerintah masih berupaya menciptakan suasana kondusif.
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut meminta negara hadir untuk menangani konflik Papua yang masih bergejolak hingga saat ini dengan tepat.
"Negara harus hadir dengan penanganan yang tepat. Saya berharap publik juga ikut memberikan empatinya terhadap masalah ini. Jangan sampai malah ikut menjadi kompor atas konflik Papua," kata Gus Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8/2019).
Gus Yaqut berharap pemerintah melakukan komunikasi yang intensif kepada masyarakat Papua.
"Lakukan komunikasi secara intensif. Tanyakan apa yang masyarakat Papua inginkan. Kalau soal Papua jangan hanya persepsi Jakarta saja, namun benar-benar ditanya apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat di sana. Dekati dengan hati karena sejatinya masyarakat Papua adalah saudara sebangsa dan setanah air," ungkap Gus Yaqut, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini.
Menurut dia, dengan duduk bersama, dialog dari hati ke hati akan dapat menemukan arah pembangunan yang tepat bagi masyarakat Papua.
"Seperti pernah saya sampaikan, apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melakukan pendekatan dari hati ke hati bisa dicontoh," katanya.
Ia melanjutkan, dialog yang setara antara Jakarta dan Papua sangat penting untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi tokoh-tokoh Papua memberikan rumusan pembangunan agar tidak didominasi oleh sudut pandang Jakarta.
Dia juga meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memicu insiden Surabaya, termasuk memberikan sanksi hukum terhadap oknum aparat yang diduga melakukan tindakan rasisme.
"Tindak tegas para pelaku pemicu konflik Papua ini, termasuk kalau memang ada oknum aparat yang melakukan tindakan rasisme. Jangan hanya berupa teguran atau sanksi indisipliner, tapi juga sanksi hukum dan umumkan kepada publik," kata Gus Yaqut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK mendalami dugaan pemberian pihak swasta kepada Reza Maullana Maghribi, tersangka kasus suap proyek DJKA Kemenhub.
Bareskrim ungkap jaringan judi online Ujangbet dengan transaksi Rp890 miliar. Modus deposit menggunakan pulsa. Polisi peringatkan orang tua awasi penggunaan HP
Pilih aplikasi pemutar musik terbaik sesuai kebutuhan: Spotify dan YouTube Music untuk streaming, AIMP dan Musicolet untuk file lokal.
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis 2027 naik menjadi Rp240 triliun untuk 60,6 juta penerima dengan pengawasan diperkuat.
Prabowo mengusulkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta istimewa. Simak aturan yang berlaku saat ini, syarat, batas usia, dan peluang perubahan UU Kewar
Prancis resmi melegalkan assisted dying bagi pasien dewasa dengan penyakit terminal setelah mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi. Simak syarat dan aturannya