Ombudsman Temukan Dugaan Pungli di Lapas Cibinong, 5 Pejabat Dinonaktifkan
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Ilustrasi proyek pemerintah/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju daerah di Kalimantan rupanya bukan hanya isapan jempol belaka. Memang saat ini belum diumumkan daerah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru.
Namun sudah ada beberapa hal yang saat ini sedang dipersiapkan oleh persiapkan. Seperti salah satunya adalah kebutuhan kontraktor dan tenaga kerja konstruksinya.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur (Kaltim) Heru Cahyono mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan perintah dari pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga kerja dan kontraktornya. Apalagi mengingat calon ibu kota baru itu nantinya akan terletak di Kalimantan.
“Kami sebagai orang disana dsri sumber daya manusianya. Lebih banyak menggunakan,” ujarnya, Senin (22/7/2019).
Heru menambahkan, untuk pemindahan ibu kota, pihaknya akan menyiapkan 6.000 badan usaha (kontraktor). Dari jumlah tersebut terdiri dari berbagai macam sektor kontraktor dari mulai konstruksi hingga elektrikal.
Sementara itu jumlah tenaga kerja yang disiapkan adalah sebanyak 12.000 tenaga konstruksi. Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja lokas yang sudah siap pakai karena sudah memiliki sertifikat tenaga konstruksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.
Jadwal PSIM Jogja vs Persija pada 10 Oktober 2026 dimajukan ke pukul 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung karena pertimbangan keamanan.
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR soal presidential threshold dalam revisi UU Pemilu sebelum menentukan sikap terkait aturan pencalonan presiden.