PSEL Piyungan Akan Aliri Listrik 15.000 Rumah, Dibangun 2027
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
Ilustrasi proyek pemerintah/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju daerah di Kalimantan rupanya bukan hanya isapan jempol belaka. Memang saat ini belum diumumkan daerah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru.
Namun sudah ada beberapa hal yang saat ini sedang dipersiapkan oleh persiapkan. Seperti salah satunya adalah kebutuhan kontraktor dan tenaga kerja konstruksinya.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur (Kaltim) Heru Cahyono mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan perintah dari pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga kerja dan kontraktornya. Apalagi mengingat calon ibu kota baru itu nantinya akan terletak di Kalimantan.
“Kami sebagai orang disana dsri sumber daya manusianya. Lebih banyak menggunakan,” ujarnya, Senin (22/7/2019).
Heru menambahkan, untuk pemindahan ibu kota, pihaknya akan menyiapkan 6.000 badan usaha (kontraktor). Dari jumlah tersebut terdiri dari berbagai macam sektor kontraktor dari mulai konstruksi hingga elektrikal.
Sementara itu jumlah tenaga kerja yang disiapkan adalah sebanyak 12.000 tenaga konstruksi. Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja lokas yang sudah siap pakai karena sudah memiliki sertifikat tenaga konstruksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
Profil KMP Putri Yasmin, kapal feri buatan Jepang 1992 yang melayani rute Padangbai-Lembar dengan kapasitas penumpang dan kendaraan.
Residivis WAG alias Gus W menipu warga Boyolali Rp105,3 juta dengan modus ritual spiritual. Uang hasil kejahatan dipakai untuk judi online.
DPRD Kabupaten Magelang terus memperkuat pelestarian seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat.
DPRD Jogja mendorong tiang PJU dimanfaatkan untuk fiber optik dan smart pole guna menata kabel serta meningkatkan PAD.
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.