ESDM Tegaskan Tambang Dekat Ujung Kulon Tak Masuk Taman Nasional
ESDM menjelaskan dasar penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dan menegaskan kawasan taman nasional tidak masuk wilayah tambang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018)./Antara-Hafidz Mubarak A
Harianjogja.com, MAJALENGKA-- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melakukan penyelidikan dugaan kartel harga tiket pesawat.
Bahkan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan tunduk terhadap keputusan KPPU yang sedang mendalami dugaan kartel harga tiket pesawat.
"Saya pikir memang wewenangnya KPPU untuk melakukan penyelidikan dan tentu kami memberi kesempatan untuk meneliti. Kami akan tunduk apa yang diputuskan KPPU nanti," katanya kepada pers seperti dilansir Antara saat meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka pada Sabtu (6/7/2019).
Dikatakan Budi, KPPU merupakan lembaga yang independen dan dipersilakan untuk melakukan pendalaman tersebut. Sehingga, apapun hasil temuannya pihak kemenhub akan tunduk dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
"Sekali lagi Kemenhub sebagai regulator mempersilahkan untuk melakukan penelitian dan kita akan tunduk," kata Budi.
Lebih lanjut, Budi Karya mengatakan rencananya akan ada rapat membahas dan mengambil keputusan soal penentuan batas atas dan batas bawah tarif pesawat terbang pada Senin sore (8/7/2019) di Kantor Menko Perekonomian.
Dikatakan Menhub, pemerintah secara intensif sudah terus berupaya mencari titik temu soal harga tioket pesawat agar tidak merugikan masyarakat tapi juga tidak merugikan operator penerbangan.
"Mengapa melibatkan Kemenko Perekonomian, karena pemangku kepentingan di penerbangan bukan hanya Kementerian Perhubungan saja tapi juga Pertamina dan BUMN lainnya," kata Budi Karya.
Sebelumnya, KPPU telah meminta klarifikasi dari berbagai pihak terkait menyangkut mahalnya harga tiket pesawat yang diduga dampak adanya kartel. KPPU misalnya sudah meminta keterangan dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator juga sudah memanggil beberapa maskapai penerbangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
ESDM menjelaskan dasar penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dan menegaskan kawasan taman nasional tidak masuk wilayah tambang.
DIY memiliki keistimewaan bukan hanya karena sejarah dan kekayaan budayanya, tapi juga karena karakteristik geografis yang menyimpan potensi risiko kebencanaan
DIY mendapat tambahan 7.955 ton pupuk NPK bersubsidi pada November 2026. Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk sebanyak 10.260 ton.
Angin kencang menerjang Sleman, Rabu (18/11/2026). Pohon tumbang menimpa jaringan listrik dan mobil di tiga kapanewon.
Sebanyak 16 sekolah di DIY disiapkan menjadi pelopor ekonomi syariah 2026. DIY sebelumnya memiliki 46 sekolah SPES dan dua kali juara Adinata Syariah.
Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) ke-XXXVI Tahun Anggaran 2026 di Desa Srebegan, Kecamatan Ceper, menargetkan sejumlah pembangunan fisik.