Prabowo Minta BPKP Lanjut Audit, Tak Pandang Kedekatan dengan Istana
Prabowo tegas minta BPKP tetap periksa pejabat yang diduga menyimpang tanpa melihat kedekatan dengan dirinya.
Ilustrasi LHKPN/JIBI-kpk.go.id
Harianjogja.com, JAKARTA – Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V atau periode 2019-2023 masih berlangsung. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengirimkan lima perwakilannya untuk mendaftarkan diri. Kelima perwakilan Kejagung tersebut sudah resmi mendaftarkan diri.
Kelimanya ialah Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kajati Sumatera Selatan, Sugeng Purnomo; Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha, Johanis Tanak; Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Kemudian, Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat Kejaksaan RI, Ranu Mihardja; serta Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Supardi.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, kelima jaksa tersebut sudah melaporkan harta kekayaannya. KPK menghargai kepatuhan para jaksa yang telah melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara.
"Pada dasarnya, semua calon telah melaporkan LHKPN ke KPK," kata Febri melalui pesan singkatnya, Jumat (5/7/2019).
Berdasarkan data yang diperoleh Okezone, kelima jaksa tersebut sudah melaporkan harta kekayaannya hingga 2019. Berikut rincian harta kekayaan para jaksa pendaftar capim KPK :
1. Sugeng Purnomo tercatat sudah tiga kali melaporkan harta kekayaannya. Dia melaporkan harta kekayaannya periode November 2011, Januari 2018, dan Juli 2019. Total harta kekayaan Sugeng sebesar Rp2.811.742.049;
2. Johanis Tanah sudah dua kali melaporkan harta kekayaannya. Dia melaporkan periode Januari 2012 dan 2019. Johanis Tanak memiliki harta sebesar Rp8.340.407.121;
3. M Rum baru melaporkan harta kekayaannya sekali. Dia melaporkan harta kekayaannya pada periode Maret 2019. M Rum mempunyai harta sejumlah Rp755.340.042;
4. Ranu Mihardja telah melaporkan harta kekayaannya sebanyak delapan kali. Harta kekayaan yang telah dilaporkannya ke KPK, yaitu periode Oktober 2002; Mei 2011, Februari 2013, November 2015, Februari 2017, Desember 2017, Desember 2018, dan April 2019.
5. Supardi, sudah melaporkan lima kali harta kekayaannya. Supardi telah melaporkan harta kekayaannya pada periode, Desember 2008; Juli 2014, Desember 2017, Desember 2018, Maret 2019. Total kekayaan Supardi mencapai Rp2.388.239.438.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Prabowo tegas minta BPKP tetap periksa pejabat yang diduga menyimpang tanpa melihat kedekatan dengan dirinya.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.