Prabowo Minta BPKP Lanjut Audit, Tak Pandang Kedekatan dengan Istana

Harianjogja.com, NGANJUK-Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan penyimpangan di lingkungan pemerintahan, tanpa melihat latar belakang atau kedekatan personal dengan dirinya. Ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap menjalankan tugas pengawasan secara profesional.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berada di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, menanggapi laporan internal mengenai pejabat yang diduga terlibat penyalahgunaan wewenang.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari Kepala BPKP terkait sejumlah pejabat yang memiliki kedekatan dengan dirinya. Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses pemeriksaan.

"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden," kata Prabowo di Nganjuk.

Namun Prabowo langsung memberikan instruksi tegas agar proses pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa pengecualian.

"Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegasnya.

Presiden juga menyampaikan keprihatinannya atas masih ditemukannya praktik penyalahgunaan jabatan oleh sebagian pejabat negara yang telah diberi amanah.

Menurutnya, jabatan publik merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang saat ini membuat jejak penyimpangan semakin mudah terdeteksi oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas.

Prabowo turut menyinggung dampak sosial dari kasus-kasus tersebut, terutama bagi keluarga para pejabat yang terlibat, seperti anak dan istri mereka.

"Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa setiap pejabat negara tetap harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya kepada negara dan masyarakat.

Ia juga menyebut bahwa penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi pejabat dari luar lingkaran kekuasaan, tetapi juga bagi kader partainya sendiri.

Presiden mengungkapkan sejumlah kader Partai Gerindra bahkan telah diproses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian kasus dengan mengembalikan kerugian negara apabila memungkinkan. Namun jika tidak, maka proses hukum harus tetap dilanjutkan.

"Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara