Advertisement
Janji Prabowo Menaikkan Gaji PNS Kemungkinan akan Bebani APBN
Capres-cawapres Nomor Urut 02 Prabowo (kiri)-Sandiaga Uno bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. - ANTARA/Sigid Kurniawan.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpotensi semakin membebani keuangan negara. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira.
Menurut Bhima, saat ini alokasi anggaran belanja untuk belanja pegawai sudah terlampau tinggi. Pada 2019 saja porsi belanja pegawai adalah sebesar 23,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Advertisement
Bhima menambahkan, dalam lima tahun terakhir saja tren kenaikan gaji PNS mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan catatannya, selama lima tahun terakhir, kenaikan alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai 56,5%.
"Pemerintah sebenarnya sudah memberikan alokasi yang cukup besar untuk belanja pegawai di APBN. Porsi belanja pegawai pada APBN 2019 mencapai 23,3% dari total belanja Pemerintah," ujarnya, Jumat (18/1/2019).
Menurut Bhima, dibandingkan belanja lainya pertumbuhan belanja untuk gaji pegawai paling besar pertumbuhannya. Bahkan dibandingkan belanja sosial sekalipun, pertumbuhan belanja pegawai masih relatif lebih besar.
"Jika dibandingkan tren kenaikan belanja sosial hanya naik 4,1 persen diperiode yang sama," ucapnya.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan belanja modal yang merupakan salah satu modal dalam pembangunan infratruktur, juga pertumbuhannya masih relatif lebih kecil. Meskipun secara presentase belanja modal masih lebih tinggi sedikit dibandingkan belanja untuk gaji pegawai.
"Trennya juga naik signifikan sebesar 56,5% dalam lima tahun terakhir mengalahkan belanja modal yang naik 28,5 persen," ucapnya.
Oleh karena itu lanjut Bhima, seharusnya Prabowo bukanya menaikan gaji pegawai karena bisa semakin membebani APBN. Yang perlu dilakukan adalah bagaiman mendorong belanja modal dan juga sosial agar APBN lebih produktif.
"Kalau Presiden terpilih ingin alokasikan lebih ke belanja konsumtif maka kualitas APBN akan turun, enggak mampu dorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Boston Celtics Kalahkan Cleveland Cavaliers di Semifinal NBA Wilayah Timur
- Penerbangan Carter Umrah Masih Dimungkinkan Dibuka di Bandara Adi Soemarmo Solo
- Pemkot Solo Gelar Nobar Timnas vs Guinea, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jensud
- Dico dan Raffi Ahmad Foto Bareng Munculkan Spekulasi, Ini Respons Golkar Jateng
Advertisement
KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
Advertisement
AstraZeneca Tarik Besar-besaran Vaksin Covid-19 Buatannya, Ini Alasannya
Advertisement
10 Orang Terjebak Banjir Luwu Berhasil Dievakuasi Tim SAR
Mensos: Musyawarah Desa Pengusulan Bansos untuk Hindari Penyalahgunaan Data
Advertisement
Garuda Indonesia Kerahkan 976 Petugas untuk Layani Penerbangan Haji
Berita Pilihan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
- Gelombang Panas Melanda Asia, Ini Dampaknya di Indonesia Menurut BMKG
Advertisement
Masuk Awal Kemarau, BPBD DIY Pastikan DIY Tidak Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Kecam Serangan Militer Israel ke Rafah
- Waspada! Marak Penipuan dengan Modus Mengirimkan Email Palsu
- Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Mataram dan Bali, Warga Berhamburan
- Gunung Ibu Halmahera Erupsi, Lontarkan Abu Ketinggian 2 Kilometer
- Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI Perjuangan, Begini Respons Jokowi
- Wacana Prabowo-Gibran Tambah Kementerian, Pakar: Harus Ubah Regulasi
- Desak Israel Berhenti Menyerang Rafah, China: Itu Kejahatan Kemanusian
Advertisement
Advertisement
