NU Minta Pemerintah Jalankan Putusan MK soal Anggaran MBG
Muktamar ke-35 NU meminta pemerintah tidak memakai anggaran pendidikan untuk MBG mulai 2027 sesuai putusan MK.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/10/2018). /Antara Foto-Reno Esmir
Harianjogja.com, JAKARTA-Para pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengundurkan diri dari politik praktis dan menyerahkan PAN sepenuhnya ke tangan generasi penerus.
Hal itu dikatakan dalam surat terbuka yang mengatasnamakan lima pendiri PAN, yaitu Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin.
Kelimanya meminta Amien menempatkan diri sebagai penjaga moral dan keadaban bangsa serta memberikan arah jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri.
Kelima pendiri PAN tersebut menilai ada lima alasan mengapa mereka meminta Amien mundur, pertama, dianggap semakin cenderung eksklusif serta tidak menumbuhkan kerukunan bangsa dalam berbagai pernyataan dan sikap politiknya.
Kedua, Amien dianggap bersimpati, mendukung, dan bergabung dengan politisi yang beraspirasi mengembalikan kekuatan Orde Baru ke kancah politik Indonesia, padahal Amien merupakan tokoh reformasi yang ikut berperan dalam mengakhiri kekuasaan Orba.
Ketiga, kelimanya menilai Amien telah menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan.
Keempat, Amien sebagai ilmuwan ilmu politik telah gagal mencerdaskan bangsa dengan ikut mengeruhkan suasana dalam negeri dalam menyebarkan berita yang jauh dari kebenaran tentang kebangkitan PKI di Indonesia.
Kelima, menurut mereka, Amien sebagai orang yang berada di luar struktur utama PAN terkesan berat menyerahkan kepemimpinan PAN kepada generasi berikutnya dengan terus menerus melakukan manuver politik yang destruktif bagi masa depan partai.
Kelimanya menegaskan pernyataan sikap itu sebagai bagian dari penggagas dan pendiri PAN yang merasa bertanggung jawab dan berkewajiban membuat pernyataan bersama.
Hal itu demi mengingatkan akan komitmen bersama pada saat awal pendirian PAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Muktamar ke-35 NU meminta pemerintah tidak memakai anggaran pendidikan untuk MBG mulai 2027 sesuai putusan MK.
Kasus pneumonia di Pontianak meningkat 10-20 persen seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla.
Dies Natalis ke-42 ISI Jogja ditutup pesta rakyat dua hari dengan jathilan, ketoprak, karawitan, hingga heavy metal.
Iran menuding elemen pemerintah AS dan aktor yang bersekutu dengan Israel berupaya memanipulasi pasar energi global di tengah konflik.
DPRD DIY menyoroti perubahan data desil yang menjadi basis sejumlah kebijakan, termasuk bantuan sosial dan kepesertaan BPJS.
Pemkot Jogja mendorong koperasi mengembangkan sektor riil melalui SiKepo agar usaha anggota dan koperasi terintegrasi serta lebih produktif.