Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Habib Bahar bin Smith/Wikipedia
Harianjogja.com, JAKARTA- Penceramah Habib Bahar bin Smith terancam jadi tersangka kasus ujaran kebencian.
Pendiri Majelis Pembela Rasulullah tersebut bisa menjadi tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) jika melihat serangkaian alat bukti.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono menekankan pihaknya akan meningkatkan status Habib Bahar dari saksi terlapor menjadi tersangka apabila penyidik sudah mengantongi dua alat bukti.
"Selama penyidik menemukan itu, penyidik yang mempertimbangkan. Ada mekanisme, ada gelar perkara, analisa, selama alat bukti cukup bisa saja [jadi tersangka]. Sekarang masih saksi," kata Syahar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018).
Di sisi lain, Syahar mengungkapkan, pihaknya sudah menemukan adanya alat bukti terkait dengan materi ceramah Habib Bahar, yang menyebut Presiden Jokowi "banci".
"Penyidik sudah menemukan alat bukti terkait itu," ucap Syahar.
Menurut Syahar, saat ini, pihaknya masih terus mendalami adanya dugaan tindak pidana terkait dengan pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.
"Fokus pemeriksaan UU nomor 40 tahun 2008. Arah penyidikan setelah ditemukan alat bukti mengarah ke pidana UU nomor 40," tutur Syahar.
Status perkara yang menjerat Habib Bahar sendiri sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Terkait hal tersebut, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dan empat ahli.
Saat ini, Habib Bahar masih menjalani pemeriksaan perdananya sebagai saksi terlapor di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
BMKG memprakirakan Sleman dan Kota Jogja berpotensi hujan ringan pada Selasa (10/11/2026), sementara tiga wilayah lain berawan.
Cek jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Selasa 10 November 2026. Ada enam keberangkatan tiap arah dengan tarif Rp12.000.
Cek jadwal KSPN dari Malioboro ke Obelix Sea View dan Pantai Drini pada 10 November 2026. Tarif mulai Rp12.000.
CMSE 2026 mencatat 15.372 pengunjung langsung. BEI Yogyakarta berharap antusiasme investasi juga tumbuh di kalangan masyarakat DIY.
Jadwal DAMRI YIA-Jogja Selasa 10 November 2026 melayani lima tujuan. Simak jam keberangkatan dan tarif normal Rp80.000 per penumpang.