Advertisement
Baku Tembak Aparat dengan KKB Masih Terjadi di Papua, Evakuasi Jenazah Terhambat
Kelompok Kriminal Bersentara Papua - Ist
Advertisement
Harianjogja.com, TIMIKA- Baku tembak antara aparat TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga Kamis (6/12/2018) masih berlangsung.
Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya masih mengganggu proses evakuasi 16 jenazah yang telah ditemukan aparat gabungan TNI dan Polri di distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua.
Advertisement
Aidi menjelaskan, berdasarkan laporan pukul 12.30 WIT terjadi kontak tembak antara KKB dengan aparat gabungan di Mbua yang menyebabkan terhambatnya proses evakuasi korban meninggal yang lain.
"Sekarang masih berlangsung proses evakuasi, tapi pada 12.30 WIT saya dapat laporan bahwa masih terjadi kontak tembak, sehingga proses evakuasi masih terhambat," ungkap Muhammad Aidi, seperti dilansir dari Antara.
Ia mengatakan sebanyak delapan jenazah belum berhasil dievakuasi ke Timika yang sebelumnya dievakuasi melalui jalur darat dari puncak bukit Kabo ke Mbua.
Proses evakuasi korban selamat maupun meninggal dunia dilakukan TNI dan Polri menggunakan helikopter milik TNI langsung dari Mbua ke Timika.
Evakuasi pertama dilakukan sekitar pukul 10.50 WIT yang berhasil mengevakuasi sebanyak delapan korban selamat.
Evakuasi pada penerbangan kedua sekitar pukul 11.40 WIT yang berhasil mengevakuasi sebanyak delapan jenazah yang belum diidentifikasi.
Sampai berita ini diturunkan, anggota TNI dan Polri belum berhasil mengevakuasi delapan jenazah yang lain dari Mbua.
Sebelumya Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pada Rabu (5/12/2018) mengatakan penyerangan dan penembakan kelompok kriminal bersenjata di sekitar Kali Yigi, dan Kali Aurak, Kabupaten Ngana, Provinsi Papua tersebut menewaskan 19 pekerja PT Istaka Karya pada Minggu (2/12/2018).
Kemudian sehari setelahnya, kelompok kriminal bersenjata tersebut juga dilaporkan menyerang Pos TNI Mbua di Kabupaten Nduga, dan satu anggota TNI dari Yonif 755 Kostrad dilaporkan gugur akibat serangan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
