LONG-FORM: Hancur Ditelan Likuifaksi, Palu Sudah Telanjur Menjadi Bubur

Profesor Subagyo Pramumijoyo, guru besar Departemen Geologi Fakultas Teknik UGM. - Harian Jogja/Desi Suryanto
11 Oktober 2018 09:05 WIB Nugroho Nurcahyo News Share :

Harian Jogja.com, JOGJA—Usulan pemindahan Ibu Kota Sulawesi Tengah dari Palu, sebetulnya bukan hal baru. Jika saja penguasa pada era Orde Baru mendengarkan bapak geologi Indonesia, Prof. John Ario Katili, tentu Palu tidak telanjur dikembangkan menjadi ibu kota Sulteng sejak era 1980-an.

“Prof. Katili dulu pernah menyampaikan bahwa Palu tidak layak menjadi ibu kota [Provinsi Sulawesi Tengah]. Tetapi [mungkin] atas pertimbangan politis, rekomendasi tersebut tidak ada tindak lanjutnya,” kata Guru Besar Geologi Fakultas Teknik UGM, Prof Subagyo Pramumijoyo, saat ditemui Harian Jogja, Rabu (10/10/2018).

Subagyo menuturkan saat menjabat Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi, Prof. J. A. Katili pernah berkeluh kesah dengan koleganya sesama geologis. Saat itu Prof. Katili mengaku tidak paham dengan arah kebijakan Presiden Soeharto yang mengembangkan Palu menjadi Ibu Kota Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurut Katili, Palu adalah daerah bertemunya tiga lempeng tektonik. Daerah itu tentu rawan diguncang gempa hebat dan bencana lain seperti tanah longsor dan tsunami. “Kota itu [Palu] akan hilang dalam waktu entah kapan,” demikian kira-kira kata Prof. Katili memprediksi kala itu.

Sejumlah peneliti menyarankan agar Katili menyampaikan informasi ilmiah tersebut kepada Presiden. Namun, Katili berkata, “Sulit berbicara dengan orang kuasa, tapi tidak bisa mendengar dengan baik.”

Versi lainnya, Katili sebetulnya pernah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, tetapi muncul pendapat agar fakta ilmiah itu sebaiknya disimpan rapat-rapat ketimbang bikin panik masyarakat. Kemudian Palu tetap dikembangkan menjadi pusat pemerintahan Sulteng.

Laman lipi.go.id, menyebutkan J. A. Katili adalah doktor pertama di bidang geologi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Deputi bidang IPA LIPI pada 1971-1981, dan memegang jabatan penting di pemerintahan. Selain pernah menjadi anggota DPR 1992-1997, dia juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional, dan ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi pada 1989.

Kepakaran Katili sangat dihormati di dunia internasional. Katili pernah menjadi Ketua South East Asia of Geological Scientist dan anggota The National Geographic Society. Sejumlah penghargaan dalam dan luar negeri juga ia peroleh.

Selain mendapat anugerah Bintang Mahaputra, Katili juga mendapat Medali Kehormatan Commandeur de L Ordre National du Merite dari Pemerintah Prancis. Ia juga diganjar penghargaan dari Pemerintah Kerajaan Belanda, Swedia, dan Rusia. Katili meninggal dunia pada 19 Juni 2008 silam, meninggalkan wanti-wanti yang kini terbukti.

“Kalau saat ini Prof. Katili masih hidup, pasti beliau akan bilang, ‘Percaya kan apa yang dulu saya bilang’,” ujar Subagyo.

 Di Lembah

Subagyo adalah profesor pakar neotektonik dan geologi struktur di Departemen Geologi Fakultas Teknik UGM yang masih aktif mengajar hingga saat ini. Pada 2005, ia pernah meneliti struktur geologi Kota Palu.

Dari hasil penelitiannya, Kota Palu terletak di lembah dan sebagian besar pengembangan kotanya berada di wilayah sedimentasi atau terdiri dari batuan lunak. Tebal sedimennya mencapai lebih dari 100 meter. Tebalnya sedimentasi ini yang membuat tinggi gelombang atau amplitudo gempa membesar sehingga guncangan kian kuat terjadi.

Kota ini juga terletak di garis patahan, tempat bertemunya tiga lempeng yang saling bertumbukan. Palu berada di garis sesar Palu Koro yang merupakan patahan aktif. Garisnya memanjang sekitar 500 kilometer mulai dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone.

Lantaran letaknya di lembah dan merupakan muara sungai, sedimen di Palu juga jenuh air dan letaknya tidak jauh dari permukaan tanah. Wajar jika terjadi gempa kekuatan besar, air mendesak keluar dan bercampur dengan butiran sedimen yang lembut sehingga menjadi likuid. Itulah yang dikenal dengan likuifaksi

“Tanah menjadi seperti bubur saat tergoncang gempa sehingga bangunan di atasnya seperti mengambang bahkan bisa tertelan tanah,” jelas Subagyo.

Usulan pemindahan Ibu Kota Sulteng dari Palu kembali disuarakan Peneliti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Muzli. “Kalau melihat Palu, wilayahnya sangat riskan. Kalau bisa dipindah,” ujar Muzli, seperti dikutip Antara, Selasa (9/10/2018).

Sehari sebelumnya, diskusi ilmiah yang membahas Gempa, Tsunami dan Likuifaksi Donggala-Palu di Sekolah Ilmu Lingkungan di Kampus UI Salemba, Senin (8/10/2018), juga memunculkan wacana pemindahan ibu kota di beberapa provinsi rawan gempa dan tsunami,di antaranya Kota Palu (Sulawesi Tengah), Kota Padang (Sumatra Barat), Kota Bengkulu (Bengkulu). Ibu kota dari provinsi tersebut diwacanakan untuk dipindah ke wilayah lain yang lebih aman dari ancaman gempa, tsunami dan likuifaksi.

Dalam diskusi itu, ekonom senior UI, Profesor Dr Emil Salim, mengajukan wacana tersebut sebagai salah satu rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Emil juga mengemukakan kemungkinan potensi terjadinya likuifaksi di wilayah DKI Jakarta, sebagaimana yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Andi Renald mengatakan pemerintah harus segera melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum memindahkan ibu kota tersebut ke lokasi yang lebih aman dari ancaman gempa, tsunami dan likuifaksi.

Secara pribadi ia setuju ibu kota ketiga provinsi itu dipindah.  “Untuk pindah itu adalah keputusan politis, butuh proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia.