Advertisement
Presiden Jokowi Minta Pemda Tidak Lagi Rekrut Tenaga Honorer
Demo guru honorer - Antara/Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Perekrutan pegawai honorer di daerah ke depan berpotensi tak lagi dilakukan.
Presiden Joko Widodo mengamanahkan dan meminta agar pemerintah daerah atau kepala instansi pendidikan dan kesehatan untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer.
Advertisement
Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana pada acara jumpa media di Kantor Staf Presiden, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).
Pada acara jumpa media tersebut Bima memaparkan bahwa para tenaga honorer Indonesia akan diberikan tiga kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka sebagai pekerja.
BACA JUGA
"Yakni dengan mengikuti proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sedang berlangsung. Apabila yang sudah tidak memenuhi syarat untuk melamar CPNS, pemerintah nantinya juga akan mengadakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana syarat dan kesejahteraan yang didapat juga sama seperti yang didapatkan oleh ASN/PNS," papar Bima.
Selain itu, bagi para tenaga honorer yang tidak lolos ujian PPPK maka pemerintah memberikan opsi bagi para kepala institusi yang memperkejakan tenaga honorer untuk memberika gaji sesuai dengan Upah Minumum Regional (UMR) masing-masing daerah.
Apabila tiga skema tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas yang diadakan hari ini (21/9) di Istana, pemerintah daerah dihimbau untuk tidak melakukan perekrutan tenaga honorer lagi.
"Bapak Presiden tadi [saat Rapat Terbatas] juga berpesan apabila tiga skema perekrutan [CPNS, PPPK dan Digaji sesuai UMR] sudah berjalan, maka tidak boleh ada lagi perekrutan tenaga honorer, ini poin penting yang harus diikuti oleh para pemimpin di daerah," kata Bima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kanselir Jerman Soroti Tingginya Cuti Sakit
OTT Wali Kota Madiun, KPK Amankan ASN hingga Pihak Swasta
Sudewo di Pusaran Kontroversi: Nyaris Dimakzulkan hingga Terjaring OTT
MK Tegaskan Jabatan Sipil untuk Polisi Harus Diatur Tegas di UU Polri
Advertisement
OTT Ketiga 2026, KPK Menangkap Bupati Pati Sudewo
Prabowo Perintahkan Respons Cepat Banjir di Pulau Jawa
Angin Kencang Ancam Perairan Bali, BBMKG Keluarkan Peringatan
Iran Tegaskan Ancaman ke Khamenei Berarti Deklarasi Perang
BMKG Uji Nowcasting Berbasis AI untuk Data Lebih Akurat
Advertisement
OTT KPK Tangkap Wali Kota Madiun, Langsung Dibawa ke Jakarta
Korban Kedua Pesawat ATR Ditemukan di Jurang Bulusaraung
Rel Pantura Pulih, Kereta Api Kembali Melintas di Pekalongan
Biaya Makan Jemaah Haji 2026 Dipatok Rp180.000 per Hari
Satwa di Bandung Zoo Diduga Stres, Geopix Minta Evaluasi Mendalam
Advertisement
Putusan MK: Wartawan Hanya Bisa Dipidana Setelah Mekanisme Dewan Pers
Berita Pilihan
Advertisement
Permohonan Akta Kematian Terlambat Dominasi Layanan Posbakum PN Sleman
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Arus Balik Long Weekend, 30 Ribu Penumpang Padati Daop 6 Jogja
- Parma Ditahan Genoa Tanpa Gol di Ennio Tardini
- Debut Malen Berbuah Gol, AS Roma Tekuk Torino 2-0 di Liga Italia
- Gol Jose Gaya ke Getafe Selamatkan Valencia dari Zona Merah
- Celta Vigo Bungkam Rayo Vallecano 3-0, Kartu Merah Ubah Jalannya Laga
- Menhub Pastikan Pencarian ATR 42-500 Berjalan Intensif
- SIM Keliling Polda DIY Beroperasi Senin 19 Januari 2026, Ini Lokasinya
Advertisement
Advertisement
