Gerindra Sebut Pemerintah Mulai Panik dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Deklarasi 2019GantiPresiden di kawasan monumen Patung Kuda, Jakarta. - Okezone
12 September 2018 21:00 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah dinilai telah panik dengan gerakan #2019GantiPresiden yang belakangan terus bergulir.

Partai Gerindra meminta pemerintah tidak perlu panik menghadapi gerakan #2019gantipresiden karena hal itu merupakan hal yang biasa.

"Sebenarnya #2019GantiPresiden, ataupun #Jokowi2Periode merupakan hal yang biasa-biasa saja, hanya bunga-bunga demokrasi. Tidak perlu pemerintah, BIN dan kepolisian kebakaran jenggot," kata Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, dalam diskusi publik "Polemik Tagar", di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sudah mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukanlah bentuk kegiatan kampanye. Apalagi saat ini tagar tersebut malah dituding sebagai gerakan makar.

"KPU dan Bawaslu bahkan sudah menjelaskan tagar ini merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Polisi bukan lah wasit dalam Pemilu, jadi tidak perlu menyebutkan gerakan itu menyalahi kampanye. Permasalahan muncul karena tagar ini mendapat respons positif di masyarakat," ucapnya.

Persoalan dalam perang tagar semakin diperuncing ketika dalam gerakan #2019GantiPresiden lebih laku dan lebih diterima masyarakat ketimbang gerakan #Jokowi2Periode.

"Pemerintah mulai panik melihat tagar [2019GantiPresiden] ini direspons, baik di media sosial maupun di tengah masyarakat. Mulailah adanya persekusi, mulai di Batam, ada persekusi di Riau, dan Pekanbaru," tuturnya.

Andre berpendapat permasalahan #2019GantiPresiden tidak akan terjadi bila masyarakat Indonesia dapat lebih siap dalam berdemokrasi. Seharusnya, semua pihak juga dapat siap kalah dan siap menang dalam setiap pemilihan umum.

"Permasalahan ini sederhana jika kita siap berdemokrasi. Tapi ini karena kita tidak siap berdemokrasi, tidak siap kalah dan nampak segala cara dilakukan. Masalah tagar bermasalah karena ada ketidaksiapan, ketidakmampuan pihak penguasa bahwa tagar ganti presiden direspons lebih positif di tengah masyarakat," ujar Andre.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo, menilai, baik Jokowi maupun Prabowo sudah memiliki pendukung yang sulit untuk diubah pilihan politiknya, baik dengan model kampanye di media sosial maupun kampanye di dunia nyata.

"Perang tagar, perang hoaks, malah membuat para pendukung berkelompok. Ini adalah Echo Chamber effect yang sudah terjadi," kata Agus Sudibyo.

Sementara itu, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Zuhairi Misrawi menilai gerakan #gantipresiden rawan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu dari upaya mengganti presiden menjadi upaya mengganti sistem negara.

"Kami amati adanya disorientasi, adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan ini. Dari ganti presiden, menjadi ganti sistem. Kami khawatirkan menjadi bola liar menjadi seperti gerakan di Suriah. Ada pihak yang ingin menjadikan pertarungan yang terlalu jauh, dari ganti presiden menjadi ganti sistem," kata Gus Mis, sapaan Zuhairi Misrawi.

Oleh karena itu, lanjut dia, segala macam gerakan tagar harus dikembalikan pada rel pertarungan demokrasi yang dapat mendidik masyarakat.

Ia juga menilai perang tagar #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang tidak mendidik masyarakat."Tagar ganti presiden tersebut tidak mendidik. Penggunaan kata presiden itu tidak lazim. Karena istilah yang dipakai tidak mendidik dan bisa menimbulkan salah tafsir," katanya.

Sumber : Antara