Distribusi Kebutuhan Pokok Pascagempa Dijamin Lancar

Harianjogja.com, JAKARTA-Distribusi kebutuhan pokok bagi para pengungsi dan warga yang membutuhkan pascagempa di Nusa Tenggara Barat berjalan dengan relatif lancar. Hal itu dijamin oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Tidak ada problem tentang distribusi. Saya telah bertatap langsung termasuk di daerah-daerah yang sulit, saya melihat kebutuhan pokok tersedia," kata Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Menurut dia, kebutuhan pokok tersebut disediakan baik oleh berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan kehadiran negara di sana, juga ada bantuan dari berbagai sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengulurkan bantuan di daerah tersebut.

Terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah warga, ujar dia, pihaknya kali ini sedang menunggu verifikasi seluruhnya dari pihak pemerintah daerah atau setempat dalam rangka mengklasifikasikan kerusakan sebagai berat, sedang, atau ringan.

Begitu telah diverifikasi, ia menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan dana langsung untuk dikirim ke tabungan sehingga pihak penerima juga bisa membangun kembali rumahnya dengan struktur yang diharapkan lebih tahan terhadap dampak gempa.

Mensos juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 90 tenaga Layanan Dukungan Psikososial karena dilihat problem trauma juga merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar di sana.

Kemensos fokus melakukan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban gempa Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2018.

"Masa tanggap darurat sudah berakhir, maka kita memasuki tahap transisi darurat. Tapi bukan berarti peran Kemensos selesai. Saat ini Kemensos fokus pada rehabilitasi sosial dan perlindungan sosialnya," kata Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Asep Sasa Purnama mewakili Menteri Sosial dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Senin (27/8).

Asep menjelaskan, rehabilitasi sosial meliputi Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk korban gempa khususnya bagi kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengoordinasikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat.

"Gempa yang terjadi di NTB pada akhir Juli 2018 telah berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat NTB. Pemerintah, baik pusat dan daerah juga telah melaksanakan kegiatan tanggap darurat. Bahkan seluruh komponen bangsa mulai dari BNPB, TNI, Polri dan masyarakat telah memberikan bantuan yang maksimal," kata Puan Maharani di Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Menko PMK memaparkan, Inpres Nomor 5 Tahun 2018 menugaskan kepada empat menteri koordinator, 15 Menteri, Polri, TNI, Kejaksaan, tiga lembaga serta enam pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi rekonstruksi di NTB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara