Advertisement
Gawat! Ketersediaan Air di Jawa Kritis!
Ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemani Asisten Pembangunan Gamal Sinurat melakukan razia penggunaan air tanah ilegal di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018). - JIBI - Feni Freycinetia Fitriani
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Padatnya penduduk di Pulau Jawa menyebabkan krisis air yang semakin parah.
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa ketersediaan air di Pulau Jawa sudah dalam tahap kritis. Jawa menanggung beban berat akibat konsentrasi penduduk yang tinggi di pulau tersebut.
Advertisement
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa luas Jawa hanya 6,94% dari total luas wilayah daratan Indonesia. Ketersediaan air di Jawa juga hanya mencapai 4,20% dari total potensi ketersediaan air. Namun, Jawa harus menanggung beban 57,50% penduduk Indonesia yang tinggal di pulau ini.
Menurut Basuki, kondisi ini menyebabkan ketersediaan air per kapita di Jawa hanya 1.200 meter kubik per tahun. Angka ini jauh di bawah kebutuhan ketersediaan minimum sebesar 1.600 m3/kapita/tahun.
"Dari segi ketersediaan air, Pulau Jawa sudah dalam kondisi kritis," ujar Basuki dalam Orasi Ilmiah di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Kamis (23/3/2018).
Dia menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara distribusi penduduk dan daya dukung lingkungan menjadi tantangan nyata pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan harus terpadu dengan pengembangan wilayah.
Kementerian PUPR saat ini telah menetapkan 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan Infrastruktur.
Menurut Basuki, setiap WPS memiliki strategi pengembangan untuk memastikan potensi sosial ekonomi dapat dikembangkan secara optimal dan berkesinambungan, termasuk membangun kawasan perbatasan, pulau terluar, dan wilayah tertinggal secara memadai.
Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Papua tidak akan memberi manfaat ekonomi dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan Sumatra akan membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
