Advertisement
Jusuf Kalla Tolak Hadiri Undangan Jokowi Saat Deklarasi Pilpres. Ada Apa?
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. - Antara/Wahyu Putro
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan dirinya diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendampingi dalam deklarasi pencalonan capres-cawapres di Resto Plataran Menteng, Kamis (9/8) malam, dan pendaftaran ke KPU Jumat (10/8) pagi. Namun, JK menolak undangan Presiden Jokowi tersebut. Ada apa?
"Memang sejak kemarin saya diminta hadir, dan tadi pagi juga. Saya sendiri walaupun diundang tapi tidak hadir, karena menimbang bahwa ini biar jadi panggungnya partai," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.
Advertisement
Wapres menjelaskan ketidakhadirannya dalam deklarasi dan pendaftaran Jokowi-Ma'ruf tersebut karena dirinya tidak lagi terlibat sebagai pengurus partai politik pengusung pasangan petahana tersebut. "Saya pikir ini medannya para pimpinan partai, belum masuk tim penasihat atau tim sukses," tambahnya.
Presiden Joko Widodo mendeklarasikan dirinya kembali maju dalam Pilpres 2019 bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin di Restoran Plataran Menteng, Jakarta, Kamis malam. "Prof Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sosok tokoh agama yang bijaksana, beliau duduk di legislatif sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, Rais Aam PBNU, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dalam kaitannya dengan kebinekaan, Prof Dr Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menjabat Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila," kata Jokowi.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf mendaftar ke KPU RI pukul 09.00 WIB dengan diusung oleh enam partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
