Asal Ada Kartu Sakti, Siswa Tak Perlu Bayar Sekolah

Harianjogja.com, JOGJA—Di tengah-tengah polemik penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengakibatkan sekolah negeri menolak banyak siswa, SMP Gotong Royong, sekolah swasta di Kota Jogja, justru terbuka menerima masyarakat kurang mampu untuk bersekolah di sana. Hampir seluruh siswanya berasal dari kaum papa. Berikut laporan wartawan Harianjogja.com Abdul Hamid Razak.

Lokasi SMP Gotong Royong Jogja cukup menjorok di tengah perkampungan Tompeyan, Tegalrejo, Kota Jogja. Namun di sini, semangat siswa yang hampir semuanya berasal dari keluarga miskin untuk bersekolah cukup tinggi.

Sekolah itu berdiri di atas tanah Sultan Grond. Sekilas bangunannya cukup memprihatinkan, beberapa bagian ruangan sekolah pun butuh direnovasi. Berbeda dengan sekolah-sekolah mentereng lainnya di Jogja, ruang kelas di sekolah ini sangat sederhana. Tiap kelas hanya berisi sekitar enam bangku dan meja.

Hanya ada 30 siswa dari kelas VII hingga IX yang bersekolah di SMP Gotong Royong. Kelas VII diisi 12 siswa dan kelas VII 11 siswa, sedangkan kelas IX hanya diisi dengan tujuh siswa. Pada awal masuk sekolah mereka wajib membersihkan setiap ruangan di sekolah.

Tahun ini, dari 15 calon siswa yang mengambil formulir pendaftaran, hanya 12 siswa yang mengembalikan. Salah satunya Ellysa Naini Rizky. Anak kedua pasangan Rizqi Galih Seto dan Ira Kurnia Dewi ini sangat menikmati sekolah barunya.

“Tiap hari masih diantar ke sekolah,” kata Sasa sapaan akrab Ellysa, Jumat (20/7).

Jarak rumahnya dengan sekolah cukup jauh. Rumah Sasa terletak di Kasihan Bantul, belakang Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR). Namun jarak tidak menyurutkan Sasa untuk mengenyam pendidikan demi cita-cita menjadi dokter anak.

“Senang banget di sini. Gembira, guru-gurunya juga enak,” ujar Sasa.

Kepala Sekolah SMP Gotong Royong Ame Lita Br. Tarigan mengatakan jurus dari mulut ke mulut alumni diandalkan untuk menggaet calon siswa.

“Banyak juga satu keluarga yang anaknya sekolah semua di tempat kami,” katanya.

Meski hanya memiliki segelintir siswa, yayasan tetap mempertahankan sekolah itu beroperasi. Dia beralasan, jika sekolah tidak bertahan, akan sangat susah mencari sekolah yang akan membantu anak kurang mampu mendapat pendidikan.

“Mereka punya harapan yang sama tapi tidak beruntung dalam segi ekonomi,” kata Lita.

Lita mengatakan 95% siswa dibiayai pemerintah dan donatur.

“Asal niatnya sekolah dan rajin tidak masalah. Kalau ada SKTM [surat keterangan tidak mampu] atau PKH [program keluarga harapan] atau KMS [kartu menuju sejahtera], free [bebas biaya pendidikan]. Tetapi kalau siswa enggak punya semua kartu sakti itu kami hanya kenai biaya ujian,” ujarnya.

Biaya ujian per siswa hanya Rp50.000. Dalam setahun, ada empat kali ujian yang harus mereka jalani. Jadi, murid SMP Gotong Royong yang tidak memiliki kartu SKTM, PKH dan KMS hanya mengeluarkan ongkos pendidikan Rp200.000 saban tahun.

“Seharusnya per siswa per tahun menanggung biaya pendidikan Rp2 juta. Tetapi kami mencari donatur untuk biaya pendidikan mereka. Bantuan dari donatur sifatnya suka rela, kami yang menyesuaikan. Ini yang menjadikan pelayanan pendidikan menjadi tidak maksimal,” ucap Lita.

Meskipun kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, SMP Gotong Royong berusaha memberikan pelajaran kepada anak didik dengan baik. Sebanyak 11 guru yang mengajar di sekolah ini terus meningkatkan kompetensi mereka melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

“Guru hanya menerima insentif GTT [guru tidak tetap] dan PTT [pegawai tidak tetap] dari pemerintah. Mudah-mudahan banyak donatur yang datang. Jadi mereka bisa membantu kami untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan. Kami butuh sekali dukungan,” kata Lita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News