Advertisement
Aturan Daerah Menghalangi Hak Warga Ahmadiyah Miliki e-KTP
Mendagri Tjahyo Kumolo. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Peraturan pemerintah daerah dinilai mengganjal hak jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan KTP elektronik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sulitnya para jemaah Ahmadiyah memperoleh e-KTP karena tersandung oleh aturan daerah. Pasalnya, Ahmadiyah masih dinilai menyebarkan ilmu agama Islam yang menyimpang.
Advertisement
Tjahjo menjelaskan masalah Ahmadiyah rumit karena hak warga negara jemaah Ahmadiyah terbentur oleh keputusan pemerintah daerah masing-masing.
"Memang kompleks ini urusan Ahmadiyah ini, setiap warga negara punya hak yang sama tetapi di daerah ini kan punya keputusan yang beda-beda," jelas Tjahjo di kantor Kementrian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
BACA JUGA
Pasalnya, ia melihat paham Ahmadiyah memiliki paham berbeda dengan kepercayaan lainnya. Salah satunya ia mencontohkan paham Ahmadiyah bahwa akan ada Nabi lain yang turun setelah Nabi Muhammad SAW.
"Kalau sudah berbicara keyakinan kadang sulit untuk diubah. Sekarang juga masih ada kelompok-kelompok kecil yang beda ya untuk salat Iednya saja masih ada yang beda. Tapi kalau yang menyangkut tadi dia punya nabi terakhir itu yang repot," ujarnya.
Oleh sebab itu, Tjahjo menjelaskan pihaknya akan menunggu keputusan dari MUI agar para jemaah Ahmadiyah tidak kesulitan memperoleh haknya memiliki e-KTP.
"Kalau administrasi kami jamin bisa, hanya ya jangan minta dicantumkan kan sudah ada keputusan MA MK. Kami nunggu fatwa majelis ulama, itu kan jangan sampai yang menjadi hak kewajiban pemerintah secara administratif sebagai warga negara," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kejagung dan KPK Kompak Bantah Isu Tukar Guling Perkara
Pesawat Kecil PK-WMP Jatuh di Karawang, Bikin Heboh Warga
UMKM Jogja Didorong Naik Kelas Lewat Penguasaan Digital
Bangunan Roboh, 3 Tewas akibat Gempa M5,7 di Bangladesh
Advertisement
KPK Tegaskan Uang Rp300 M Terkait Korupsi Taspen Bukan Pinjaman Bank
Pemerintah Anggarkan Rp5 Trilun untuk Pembangunan 50 Gudang Bulog
Menkeu Tegaskan Penindakan Balpres Bukan Anti-Thrifting
KPI Ungguli Target Emisi Berkat Inovasi Energi
Polri Buru Dua WNA Dalang Pinjol Ilegal Dompet Selebriti
Advertisement
Danantara Ikut Perkuat Perkuat Pembiayaan SPPG untuk Program MBG
Lima Jenazah dan Dua Bagian Tubuh Korban Longsor Banjarnegara Ditemuka
Prabowo Minta Telur di MBG Dikurangi Saat Jelang Nataru
Puskesmas Lereng Semeru Siaga 24 Jam Tangani Dampak Erupsi
Polri Tarik Pati dari Kementerian Usai Putusan MK
Advertisement
BGN Gandeng Persagi Atasi Kekurangan Ahli Gizi MBG
Berita Pilihan
Advertisement
Guru di Kokap Kulonprogo Kehilangan Aerox saat Mengajar, Terekam CCTV
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Emas Palsu di Wates, Warga Rugi hingga Rp22 Juta
- Jadi Pondasi Ekonomi, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh ke UMKM
- Longsor Banjarnegara: Dua Jenazah Lagi Ditemukan Tim SAR
- BPJS Kukuhkan Duta Muda 2025, Ini Para Pemenangnya
- 88 Lubang Tambang Ilegal di TNGHS Ditertibkan Kemenhut
- Vonis Mafia Tanah Bantul, Achmadi Dihukum 2,5 Tahun
- Fikih Keluarga Virtual Penting Dipahami Masyarakat di Era Digital
Advertisement
Advertisement
