Advertisement
Aturan Daerah Menghalangi Hak Warga Ahmadiyah Miliki e-KTP
Mendagri Tjahyo Kumolo. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Peraturan pemerintah daerah dinilai mengganjal hak jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan KTP elektronik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sulitnya para jemaah Ahmadiyah memperoleh e-KTP karena tersandung oleh aturan daerah. Pasalnya, Ahmadiyah masih dinilai menyebarkan ilmu agama Islam yang menyimpang.
Advertisement
Tjahjo menjelaskan masalah Ahmadiyah rumit karena hak warga negara jemaah Ahmadiyah terbentur oleh keputusan pemerintah daerah masing-masing.
"Memang kompleks ini urusan Ahmadiyah ini, setiap warga negara punya hak yang sama tetapi di daerah ini kan punya keputusan yang beda-beda," jelas Tjahjo di kantor Kementrian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
BACA JUGA
Pasalnya, ia melihat paham Ahmadiyah memiliki paham berbeda dengan kepercayaan lainnya. Salah satunya ia mencontohkan paham Ahmadiyah bahwa akan ada Nabi lain yang turun setelah Nabi Muhammad SAW.
"Kalau sudah berbicara keyakinan kadang sulit untuk diubah. Sekarang juga masih ada kelompok-kelompok kecil yang beda ya untuk salat Iednya saja masih ada yang beda. Tapi kalau yang menyangkut tadi dia punya nabi terakhir itu yang repot," ujarnya.
Oleh sebab itu, Tjahjo menjelaskan pihaknya akan menunggu keputusan dari MUI agar para jemaah Ahmadiyah tidak kesulitan memperoleh haknya memiliki e-KTP.
"Kalau administrasi kami jamin bisa, hanya ya jangan minta dicantumkan kan sudah ada keputusan MA MK. Kami nunggu fatwa majelis ulama, itu kan jangan sampai yang menjadi hak kewajiban pemerintah secara administratif sebagai warga negara," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
LPDP Hitung Pengembalian Dana Alumni AP, Termasuk Bunga
Kasus Perdagangan Bayi Lintas Daerah, Harga Tembus Rp80 Juta
Sri Purnomo Bantah Dana Hibah Pariwisata untuk Pilkada
Advertisement
Kasus Bripda MS Tual: Ahmad Sahroni Desak Proses Hukum Tuntas
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya Pekan Depan
BGN Larang Mobil Operasional MBG Dipakai Belanja ke Pasar
Korban Banjir dan Longsor di Minas Gerais Brasil Jadi 30 Jiwa
Prajurit TNI Gugur Diserang KKB Saat Monitoring di Nabire
Advertisement
Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
Mudik Gratis 2026 Dibuka 1 Maret, Kuota 15.834 Penumpang Bus
Bareskrim Bongkar Jual Beli Bayi di Medsos, Harga Capai Rp80 Juta
Anggota Brimob Terancam 15 Tahun Penjara dalam Kasus Tual
Advertisement
Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir Diumumkan Pekan Ini
Berita Pilihan
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
- Kasus Perdagangan Bayi Lintas Daerah, Harga Tembus Rp80 Juta
- Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
- Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
- KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
Advertisement
Orang Tua Keluhkan Menu MBG Ramadan di Jogja, Hasto Soroti Protein
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- Anak Tewas Dipukul Brimob, Pakar UMY Sorot Pasal Pembunuhan
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY 25 Februari 2026
- Prabowo Bertemu Raja Abdullah II di Amman, Bahas Gaza
- Jadwal KA Bandara YIA 25 Februari 2026, Cek Jam dari Tugu dan Wates
- Waspada Situs Palsu Skillhub Kemnaker, Cek Domain Resmi
- Jadwal DAMRI Bandara YIA 25 Februari 2026, Tarif Rp80.000
- Jadwal KSPN Malioboro ke Obelix Sea View dan Pantai Ndrini 25 Februari
Advertisement
Advertisement
