Prabowo: MBG dan Koperasi Desa Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi

Harianjogja.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa menjadi pilar utama dalam mendorong kebangkitan ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Rabu (29/4/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut pelaku di lapangan sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional.

“Saudara-saudara adalah ujung tombak dari usaha besar bangsa Indonesia ini. Kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan akan teruskan sampai selesai,” ujarnya dikutip dari Bisnis.com.

Menurut Prabowo, program MBG mulai menunjukkan dampak nyata, terutama dalam menyerap hasil produksi petani dan nelayan. Ia menilai program ini mampu mengatasi persoalan klasik, seperti hasil panen yang tidak terserap pasar dan praktik permainan harga oleh tengkulak.

“Petani yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panen, sekarang mulai memiliki kepastian pasar. Ini yang kita ubah,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui skema terintegrasi dengan MBG, hasil produksi petani dan nelayan kini memiliki jaminan penyerapan atau off-taker yang lebih jelas.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat desa sebagai bagian dari ekosistem program. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

“Setiap dapur bisa menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Jika ada 30.000 dapur, maka potensi tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 1,5 juta orang,” ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat peran koperasi melalui program Koperasi Merah Putih. Prabowo menyebut akan ada sekitar 81.000 koperasi yang dikembangkan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

“Setiap koperasi bisa mempekerjakan 18 orang. Artinya, lebih dari satu juta tenaga kerja bisa terserap dari sektor ini,” jelasnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui implementasi program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com