DHE Tracker, Eksportir Lebih Mudah Penuhi Aturan DHE SDA
Bank Mandiri menghadirkan DHE Tracker di Kopra by Mandiri untuk memudahkan eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025.
Gedung KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan barang bukti mencolok dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, yakni sejumlah sepatu mewah bermerek yang diduga dibeli dari hasil pemerasan.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Sabtu malam, penyidik menunjukkan empat pasang sepatu merek Louis Vuitton dengan nilai mencapai Rp129 juta, bersamaan dengan uang tunai ratusan juta rupiah yang turut disita dalam operasi tersebut.
"Ini diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, oleh GSW," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Selain barang mewah, KPK juga mengamankan uang tunai sebesar Rp335 juta yang diduga bagian dari aliran dana korupsi. Barang bukti itu memperkuat dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut terhadap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, Gatut Sunu Wibowo diduga meminta uang kepada sejumlah pejabat OPD dengan total mencapai Rp5 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan yang telah dikantongi mencapai Rp2,7 miliar.
"Dari Rp2,7 miliar itu, termasuk uang tunai sitaan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak Rp335,4 juta," kata Asep.
Uang yang diperoleh itu diduga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian sepatu mewah, biaya berobat, hingga jamuan makan, tetapi juga dibebankan ke anggaran OPD.
Selain itu, dana tersebut juga diduga dipakai untuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung.
Atas dugaan perbuatannya, Gatut Sunu Wibowo dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bank Mandiri menghadirkan DHE Tracker di Kopra by Mandiri untuk memudahkan eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025.
Mandatori B50 resmi diterapkan nasional. Kebijakan ini ditargetkan memperkuat swasembada energi, menghemat devisa, dan mengurangi impor solar.
Polres Bantul mengungkap dugaan peredaran Alprazolam di Kasihan setelah menerima laporan warga. Seorang pemuda diamankan bersama 24 tablet obat psikotropika.
Program BPBL 2026 menargetkan 225.000 rumah tangga prasejahtera mendapat sambungan listrik gratis beserta instalasi, token, dan daya 900 VA.
KPK mendalami dugaan pemberian uang Rp100 juta kepada Gus Miftah yang terungkap dalam persidangan dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan.
Presiden Prabowo menyebut mandatori biodiesel B50 mampu menghemat devisa Rp170 triliun per tahun sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.