Prabowo Bahas Kerja Sama PLTN dengan Rosatom Rusia
Presiden Prabowo menerima petinggi Rosatom Rusia untuk membahas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di Indonesia.
Kantor KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Lebaran masih terjadi di sejumlah instansi. Temuan ini memunculkan kekhawatiran adanya celah penyimpangan penggunaan fasilitas negara di tengah meningkatnya mobilitas libur panjang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah. “Untuk itu, kami mengimbau agar kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara maupun aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, kendaraan dinas merupakan fasilitas yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan operasional kantor.
Fasilitas tersebut, baik berupa kendaraan sewa maupun barang milik negara atau daerah, tidak boleh digunakan di luar kepentingan kedinasan. Penyimpangan penggunaan dinilai dapat menjadi pintu masuk praktik korupsi.
Budi menjelaskan risiko korupsi tidak selalu muncul dari penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan fasilitas negara, termasuk kendaraan dinas, juga dapat memicu kerugian keuangan negara.
“Praktik yang kerap dianggap sederhana, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, sejatinya mencerminkan benturan kepentingan dan dapat berdampak pada kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya.
Dalam edaran tersebut, KPK menegaskan bahwa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi termasuk bentuk benturan kepentingan yang bertentangan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa pengawasan penggunaan fasilitas negara masih menjadi pekerjaan rumah di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Presiden Prabowo menerima petinggi Rosatom Rusia untuk membahas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di Indonesia.
Pemkab Sleman mengalokasikan Rp8,6 miliar untuk pemeliharaan jalan desa pada 2026. Sebanyak 86 desa mendapat Rp100 juta.
Kemnaker membuka sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni magang nasional hingga 15 Mei 2026 dengan sertifikat resmi BNSP.
PDAB Tirtatama DIY mengusulkan kenaikan tarif air curah Rp500 per meter kubik untuk menekan subsidi Pemda DIY yang membengkak.
Anthony Ginting menghadapi Shi Yu Qi pada hari kedua Thailand Open 2026. Berikut jadwal lengkap 10 wakil Indonesia di Bangkok.
Lima weton diprediksi perlu ekstra waspada pada Rabu Kliwon 13 Mei 2026, mulai konflik hingga persoalan finansial.