BGN Perketat Standar Keamanan Pangan Dapur Program MBG

Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pangan yang ketat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjaga kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap aman, higienis, dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah.

Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menekankan bahwa penerapan standar keamanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh pada seluruh tahapan operasional dapur SPPG, mulai dari proses pengolahan hingga penyajian makanan.

“Standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG,” kata Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran di Jakarta, Senin.

Suardi menjelaskan kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses pengolahan, penyimpanan, hingga cara penyajian makanan kepada penerima manfaat program MBG.

Untuk memperkuat penerapan standar tersebut, BGN menggelar Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program MBG serta percepatan penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memperkuat standar higiene dan keamanan pangan di dapur SPPG. Kegiatan ini berlangsung pada 7–8 Maret 2026.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara serentak di delapan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember. Setiap hari kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah.

Para peserta berasal dari unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), hingga juru masak.

Menurut Suardi, kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan agar mampu menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan secara tepat dalam operasional dapur SPPG.

Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini juga bertujuan mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat dalam operasional dapur memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang memadai untuk menjalankan tugas secara profesional di masing-masing SPPG.

Percepatan penerbitan SLHS juga menjadi prioritas karena sertifikat tersebut merupakan bentuk komitmen sekaligus pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, serta memenuhi standar sanitasi yang berlaku.

Melalui bimbingan teknis tersebut, para penjamah makanan dan pengelola dapur SPPG mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar keamanan pangan, termasuk prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan hingga penerbitan SLHS.

Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr. Nurjaeni, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem pendampingan serta pemantauan berkelanjutan terhadap operasional dapur SPPG di berbagai daerah.

Menurutnya, melalui koordinasi lintas pihak, proses pengurusan SLHS diharapkan tidak berhenti pada tahap pelatihan saja, tetapi dapat berlanjut hingga sertifikat diterbitkan dan standar higiene sanitasi benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola operasional dapur SPPG sekaligus meningkatkan kualitas pengolahan makanan yang disediakan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami ingin memastikan bahwa program MBG benar-benar menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman, sehat dan berkualitas,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara