Stok BBM Lebaran 2026 Aman, Bahlil Pastikan Harga Subsidi Tak Naik

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan garansi ketersediaan energi dan bahan pangan pokok tetap stabil menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kepastian ini muncul usai koordinasi intensif untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif.

Bahlil menjelaskan bahwa langkah antisipasi telah disusun melalui rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN) guna memetakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) serta LPG selama periode mudik dan Lebaran. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu risau akan pasokan energi domestik, sebab ketahanan stok tetap terjaga meski situasi geopolitik di Timur Tengah antara Iran dan Israel masih memanas.

"Kemarin sudah dilakukan rapat sama DEN, kami sudah antisipasi bahwa stok BBM jelang Hari Raya Idulfitri aman, termasuk LPG. Jadi tidak ada keraguan sekalipun ada dinamika global di Iran dan Israel," ungkap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026). Terkait kebijakan harga, mantan Kepala BKPM tersebut menyatakan secara gamblang bahwa pemerintah tidak akan mengerek harga BBM bersubsidi hingga hari raya tiba.

"Harga untuk BBM subsidi saya pastikan bahwa sampai hari raya tidak ada kenaikan apa-apa meskipun ada kenaikan harga minyak karena perang Israel, Amerika dan Iran," tuturnya menekankan komitmen pemerintah. Sementara itu, untuk kategori BBM non-subsidi, skema penentuan harganya tetap merujuk pada mekanisme pasar yang tertuang dalam regulasi Kementerian ESDM sejak tahun 2022.

Selain urusan harga, Bahlil turut memberikan klarifikasi mengenai kapasitas simpan (storage) energi nasional yang sering disalahpahami publik hanya cukup untuk 20 hari. Menurutnya, kemampuan tampung tangki penyimpanan di Indonesia saat ini berada di angka 21 hingga 25 hari, yang mana angka tersebut sudah sesuai dengan standar operasional nasional.

"Jangan salah persepsi. Memang sejak lama kemampuan storage kita di RI ini tidak lebih dari 21–25 hari. Jadi standar nasionalnya minimal di 20–21 hari, maksimal 25 hari. Terakhir rapat sama DEN dan Pertamina itu 22–23 hari," jelasnya meluruskan informasi yang beredar.

Keterbatasan durasi cadangan ini murni disebabkan oleh faktor infrastruktur fisik tempat penyimpanan yang sudah penuh, bukan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan minyak mentah atau produk jadi.

Guna mengatasi kendala infrastruktur tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus kepada Kementerian ESDM untuk segera mengeksekusi pembangunan fasilitas penyimpanan baru.

Proyek strategis ini ditargetkan mampu mendongkrak ketahanan energi nasional hingga mencukupi kebutuhan selama tiga bulan ke depan, sekaligus membawa Indonesia sejajar dengan standar konsensus global dalam menjaga stabilitas energi nasional dari ancaman krisis dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News