Deretan Calon Pemimpin Iran Pasca Wafatnya Khamenei

Harianjogja.com, JOGJA—Kematian Ali Khamenei diumumkan media resmi Iran pada Minggu (1/3/2026), meninggalkan kekosongan di pucuk kekuasaan. Kondisi ini memicu ketidakpastian politik dan sosial, memaksa Majelis Ahli untuk segera memilih pengganti di tengah ancaman kudeta militer dan protes besar.

Menurut laporan The New York Times, ketiadaan suksesor resmi membuat Majelis Ahli harus segera membentuk dewan transisi yang melibatkan Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholam‑Hossein Mohseni‑Ejei, serta perwakilan Dewan Wali.

Calon-calon Pengganti Khamenei

Beberapa nama mulai mencuat di lingkaran elite politik dan keagamaan Iran sebagai kandidat kuat pemimpin tertinggi berikutnya:

● Mojtaba Khamenei (56)
Putra kedua Ali Khamenei yang mendapat dukungan dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), tetapi menghadapi resistensi karena sentimen anti-dinasti dari sebagian masyarakat.

● Alireza Arafi (67)
Seorang ulama birokratik yang memiliki pengaruh signifikan di Dewan Wali. Namun, ia kurang populer di kalangan militer.

● Hashem Hosseini Bushehri (60-an)
Wakil di Majelis Ahli dengan profil yang tidak terlalu menonjol di publik, tetapi dikenal dekat secara pribadi dengan mendiang pemimpin.

● Mohammad Mehdi Mirbagheri (60-an)
Tokoh garis keras dari Akademi Qom yang dikenal anti-Barat dan didukung kelompok fundamentalis.

● Hassan Khomeini (50-an)
Cucu pendiri revolusi Iran, dikenal moderat tetapi selama ini kurang mendapat ruang di kepemimpinan rezim.

● Gholam-Hossein Mohseni-Ejei
Selain menjabat Kepala Kehakiman, ia dipandang sebagai figur keamanan berpengaruh di balik layar.

IRGC, Ketegangan Militer, dan Protes Massal

Kekosongan kepemimpinan ini terjadi di tengah eskalasi konflik di wilayah, menghambat pengambilan keputusan formal oleh Majelis Ahli. Forbes melaporkan dukungan kuat dari IRGC untuk mengamankan stabilitas rezim, yang mungkin membuat korps militer ini mengambil kendali dalam proses transisi kekuasaan.

Situasi domestik juga tegang setelah gelombang protes besar yang bermula Januari 2026. Risiko pengambilalihan kekuasaan oleh faksi militer atau pemberontakan sipil semakin nyata. Data internal menunjukkan bahwa sekitar 87% jenderal yang diangkat sejak 2022 telah diganti—mirip dengan pembersihan militer ala Xi Jinping di Cina—menimbulkan kekhawatiran tentang loyalitas institusi keamanan terhadap rezim.

Jalan Ke Depan

Dalam beberapa hari ke depan, Majelis Ahli diharapkan menentukan pemimpin tertinggi baru—apakah melalui jalur stabilitas birokratik dan keagamaan, atau beralih ke kontrol yang lebih kuat oleh militer dan IRGC.

Dunia kini mengamatinya dengan seksama, karena keputusan Iran akan memengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah di tengah ketidakpastian internal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News