Pemerintah Siapkan Skema Baru Penyaluran Bansos Lewat Kopdes

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Salah satu skema yang sedang diuji adalah pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai titik layanan pencairan bantuan bagi warga penerima manfaat.

Rencana tersebut saat ini masih berada pada tahap simulasi. Kementerian Sosial bersama pihak terkait akan menguji mekanisme tersebut di sekitar 900 titik KDKMP yang telah siap beroperasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendekatkan layanan bansos kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pedesaan.

Menurutnya, sistem penyaluran bansos yang berlaku saat ini masih dilakukan melalui dua jalur utama, yakni bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Pemerintah ingin mengetahui sejauh mana KDKMP dapat menjadi sarana yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat penerima bantuan.

"Ya ini lagi kita terus simulasikan ya. Selama ini penyalurannya itu kan lewat 2. Kalau enggak lewat Himbara, lewat PT Pos. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih mudah mengakses gitu ya," ujar Gus Ipul, dikutip Kamis (30/7/2026).

Keberadaan KDKMP yang berada di tingkat desa dinilai dapat memangkas jarak dan waktu yang selama ini harus ditempuh sebagian penerima manfaat untuk mencairkan bantuan sosial.

Selain itu, pemerintah juga berharap keberadaan koperasi desa dapat semakin aktif mendukung pelayanan publik sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Dalam simulasi yang sedang disiapkan, pemerintah mengkaji dua opsi penyaluran bansos melalui KDKMP.

Opsi pertama adalah menempatkan agen-agen bank Himbara di koperasi desa tersebut. Dengan mekanisme ini, penerima manfaat tetap menerima bantuan melalui sistem perbankan yang berlaku saat ini, tetapi proses pencairannya dapat dilakukan di KDKMP yang lokasinya lebih dekat.

Skema tersebut juga memungkinkan masyarakat langsung memanfaatkan dana bantuan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di lingkungan koperasi desa.

Sementara itu, opsi kedua diproyeksikan sebagai skema jangka panjang. Dalam konsep ini, penyaluran bansos dapat dilakukan langsung melalui KDKMP apabila regulasi yang diperlukan telah tersedia.

"Mungkin nanti ke depan kalau regulasinya sudah ada perubahan bisa jadi lewat langsung ke KDKMP. Tidak lagi lewat Himbara. Tapi yang sekarang ini regulasinya memang Himbara atau PT Pos," kata Gus Ipul.

Meski demikian, ia menegaskan belum ada perubahan mekanisme penyaluran bansos pada tahap awal pelaksanaan simulasi.

Pemerintah masih menggunakan sistem yang berlaku saat ini, yakni melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia. Kehadiran KDKMP untuk sementara hanya berfungsi sebagai lokasi pelayanan yang didukung oleh agen-agen perbankan.

"Enggak, sementara ini belum. Jadi yang pertama ini, nanti kita akan simulasikan di 900 titik yang tadi sudah siap operasi itu. Kita akan coba simulasikan untuk bisa diambil di Kopdes. Tentu yang akan melayani adalah agen-agen dari Bank Himbara," tegasnya.

Uji coba tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pemanfaatan koperasi desa dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.

Selain memperluas akses layanan bagi penerima manfaat, program ini juga berpotensi memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi mengenai lokasi dan jadwal pelaksanaan uji coba. Evaluasi hasil simulasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan penyaluran bansos pada masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.