KPK Duga Kantah di Jatim Setor Uang ke Oknum Kanwil BPN

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah kantor pertanahan (Kantah) di Jawa Timur menyetorkan uang kepada pihak tertentu di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan tersebut muncul dalam proses pengembangan penyidikan setelah tim penyidik menemukan uang tunai saat menggeledah Kanwil BPN Jatim pada Kamis (24/9/2026).

"Ada dugaan kantah-kantah di wilayah tersebut setor uang ke oknum di Kanwil BPN Jatim," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan nilai keseluruhan sekitar ratusan juta rupiah.

Budi menjelaskan uang yang ditemukan diduga tidak hanya berasal dari penerimaan uang para pemohon layanan pertanahan. Penyidik juga menduga sebagian uang tersebut berasal dari setoran kantor pertanahan BPN di Jawa Timur.

"Selain penerimaan uang dari para pemohon layanan, uang-uang tersebut juga diduga berasal dari setoran-setoran Kantah BPN di Jatim," katanya.

KPK sebelumnya mengungkapkan uang yang disita dalam penggeledahan tersebut terdiri atas rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Selain uang tunai, penyidik turut menyita sejumlah perhiasan yang diduga berbahan emas.

Temuan tersebut menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mendalami dugaan penerimaan uang yang terjadi di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

Berawal dari OTT Kasus HGB Summarecon

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah pelaksanaan OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Tersangka lainnya yakni Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Kemudian terdapat mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, yakni Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK menduga Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Penggeledahan Berlanjut ke Jatim

Dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi.

Pada 17 September, penyidik menggeledah ruangan beberapa pejabat Kementerian ATR/BPN. Sehari kemudian, penggeledahan dilakukan di kantor Summarecon di Jakarta pada 18 September.

Penyidik kembali bergerak ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September.

Selanjutnya, pada Rabu (23/9), KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada Kamis (24/9) di Kanwil BPN Jatim dan rumah Lampri di Kabupaten Nganjuk.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang serta sejumlah perhiasan yang diduga emas. Temuan di Kanwil BPN Jatim itu kini menjadi bagian dari pendalaman KPK terkait dugaan aliran uang dari sejumlah Kantah di Jawa Timur.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara