Kejagung Ungkap Potensi Denda Sawit dan Tambang Rp142 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA—Kejaksaan Agung mengungkap potensi penerimaan negara dari denda administratif perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan yang diperkirakan mencapai Rp142,23 triliun pada 2026.

Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menjelaskan potensi tersebut berasal dari denda administratif kawasan perkebunan sawit senilai Rp109 triliun serta denda kawasan pertambangan sebesar Rp32,63 triliun. Denda itu dikenakan terhadap aktivitas usaha yang berada di dalam kawasan hutan.

Selain proyeksi 2026, Kejagung juga mencatat capaian signifikan sepanjang 2025. Penyelamatan keuangan negara dari denda administratif dan tindak pidana korupsi tercatat mencapai lebih dari Rp6,62 triliun, yang berasal dari sektor kehutanan, perkebunan, dan penanganan perkara korupsi strategis.

"Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan," kata Burhanuddin di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Kerugian berasal dari denda administratif terhadap kawasan hutan sawit senilai Rp109 triliun dan denda administratif kawasan tambang sebesar Rp32,63 triliun sehingga jika dijumlahkan total potensi denda administratif mencapai Rp142,23 triliun.

Adapun pada 2025, Burhanuddin menyampaikan penyelamatan denda administratif mencapai lebih dari Rp6,62 triliun. Angka tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2,3 triliun yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel. 

Penyelamatan uang negara dari tindak pidana korupsi oleh Kejagung sebesar Rp4,2 triliun yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula.

Selain itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kawasan hutan lebih dari 4 juta hektare. Dia menjelaskan dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektare.

"Lahan perkebunan kelapa sawit, diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait melalui Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Adhi Niaga seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi," ucapnya.

Tak hanya itu, lahan kawasan hutan konservasi, diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektar yang tersebar di 9 provinsi.

Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah juga berhasil menguasai kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan. Sebagian lahan akan diserahkan ke kementerian terkait untuk pengelolaan dan pemulihan fungsi hutan.