Advertisement
Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). ANTARA - Fathur Rochman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana dengan memanfaatkan lahan milik negara, sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana yang didukung anggaran APBN.
"Segera kami akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kami sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Advertisement
"Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kami pakai semua," kata Presiden.
Presiden Prabowo menyampaikan pemerintah telah merencanakan pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
BACA JUGA
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian sementara sekaligus hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketersediaan anggaran tersebut didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah sejak awal masa pemerintahan, sehingga ruang fiskal tetap terjaga.
"Anggaran APBN sudah kami siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kami siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah yang saya pimpin, di awal pemerintah, kami menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi," ujarnya.
Menurut Presiden Prabowo, penerapan prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan pemerintah memiliki kemampuan pembiayaan yang cukup untuk menangani kebutuhan mendesak, termasuk penanganan dampak bencana.
"Dengan efisiensi kami punya kemampuan, kami punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kami sudah siap. Terima kasih. Kami sudah siapkan (anggarannya)," kata Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
- Judi Online Bali Dibongkar, Mahasiswi Terlibat Jaringan Kamboja
Advertisement
GKR Hemas: Daycare Wajib Berizin, Orang Tua Diminta Aktif Awasi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 30 April 2026, Lengkap Palur-Tugu
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Istri dan Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Jadi Tersangka TPPU
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Prabowo: MBG dan Koperasi Desa Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi
- Angin Puting Beliung Terjang Sleman, Puluhan Rumah Rusak
- Ribuan Warga Gelar Aksi Damai Jaga Jogja Jelang May Day
Advertisement
Advertisement






