Krisis Industri Pertahanan China, Kontrak Senjata Banyak Tertunda

Harianjogja.com, JOGJA—Penundaan besar dalam kontrak senjata akibat kampanye antikorupsi membuat pendapatan perusahaan pertahanan China terpukul dan menimbulkan ketidakpastian modernisasi militer.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan terbarunya mengungkapkan, pendapatan perusahaan militer raksasa di negara tersebut anjlok sekitar 10%, dipicu oleh kampanye pemberantasan korupsi masif yang secara langsung memperlambat proses kontrak dan pengadaan senjata.

Penurunan tajam ini kontras dengan tren industri pertahanan global yang justru menikmati lonjakan pendapatan.

“Sejumlah tuduhan korupsi dalam pengadaan senjata China menyebabkan kontrak-kontrak besar ditunda atau dibatalkan pada 2024,” ujar Nan Tian, Direktur Program Pengeluaran Militer dan Produksi Senjata SIPRI, seperti dikutip Reuters, Senin (1/12/2025).

Situasi tersebut memperdalam ketidakpastian mengenai modernisasi militer China dan kapan kemampuan baru Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dapat direalisasikan.

Saat perusahaan senjata China terseok, 100 perusahaan senjata terbesar dunia mencatat kenaikan pendapatan sebesar 5,9% menjadi rekor US$ 679 miliar (sekitar Rp11,2 kuadriliun). Kenaikan ini didorong oleh perang di Ukraina dan Gaza, serta meningkatnya ketegangan geopolitik secara umum.

Saat ini, negara-negara lain menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan Jepang mencatat kenaikan pendapatan hingga 40%, Jerman 36%, dan Amerika Serikat 3,8%.

China memiliki tiga perusahaan raksasa pertahanan milik negara, yakni AVIC, Norinco, dan CASC. Ketiganya saat ini mengalami kontraksi pendapatan. Norinco mengalami penurunan hingga 31% menjadi sekitar Rp233 triliun. Penurunan ini terkait langsung dengan penyelidikan korupsi yang memicu perombakan manajemen dan penundaan proyek.

Kampanye antikorupsi yang diperintahkan Presiden Xi Jinping sejak 2012 semakin menyasar tubuh militer dalam dua tahun terakhir. Alhasil, muncul gejolak internal di tubuh PLA.

Sebanyak delapan jenderal senior telah didepak pada 2023, termasuk He Weidong, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat. Para diplomat regional menilai perombakan ini menimbulkan kebingungan dalam rantai komando, yang pada akhirnya memperlambat proses modernisasi militer China. Padahal, anggaran pertahanan China terus meningkat selama tiga dekade terakhir.

Peneliti SIPRI Xiao Liang memperingatkan bahwa linimasa program strategis—termasuk sistem rudal Pasukan Roket PLA—bisa terganggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News